Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 53

Judul               WH Ingatkan Buruh Risiko Mogok Kerja
                Nama Media          Warta Kota
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            dik
                Tanggal             2021-12-08 06:23:00
                Ukuran              142x140mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 25.560.000

                News Value          Rp 127.800.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              GUBERNUR  Banten  Wahidln  Halim  akan  tetap  konsisten  dengan  besaran  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah ditetapkannya beberapa waktu lalu. Penetapan UMK yang
              sudah  disahkan  dengan  Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur  Nomor  561  /Kep.282-Huk/2021  itu
              sudah berdasarkan hasil pembahasan antara perwakilan buruh di dewan pengupahan dengan
              pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).



              WH INGATKAN BURUH RISIKO MOGOK KERJA

              Serang, Warta Kota GUBERNUR Banten Wahidin Halim akan tetap konsisten dengan besaran
              Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah ditetapkannya beberapa waktu lalu.

              Penetapan  UMK  yang  sudah  disahkan  dengan  Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur  Nomor  561
              /Kep.282-Huk/2021 itu sudah berdasarkan hasil pembahasan antara perwakilan buruh di dewan
              pengupahan dengan pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia
              (Apindo).

              "Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran
              kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK," kata pria yang akrab disapa WH ini
              dalam keterangannya kepada Warta Kota, Selasa (7/12/2021).
              Besaran kenaikan upah  itu, lanjut WH, mengacu pada Peraturan  Pemerintah (PP) nomor 36
              tahun 2021. Di mana di dalam PP itu jelas disebutkan formulasi untuk besaran UMK dan UMP.

              Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi
              dan lain-lain." ucapnya.

              Tidak memihak
              Gubernur WH juga mengaku tidak memihak atau membela kepentingan salah satu pihak, tetapi
              lebih  karena  pertimbangan  komprehensif.  Seperti  bagaimana  agar  investasi  tetap  berjalan,
              menciptakan  kondusivitas,  masyarakat  mendapatkan  pekerjaan,  dan  mendapatkan  gaji  atau
              penghasilan.
                                                           52
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58