Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 73

AKADEMISI SEBUT SIKAP GUBERNUR BANTEN SOAL UMK AROGAN, KPN KLAIM
              TEGAS
              Gubernur Banten Wahidin Halim dinilai arogan lantaran meminta pengusaha mencari karyawan
              baru jika pekerjanya menolak upah minmum kabupaten/kota ( UMK ).

              "Pernyataan yang arogan dan tidak mencerminkan seorang pemimpin. Dari sisi esensi, bukan
              saja  kosong  tetapi  tidak  layak  terucap  dari  seorang  gubernur,"  kata  Pengamat  politik  dari
              Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Ikhsan Ahmad, melalui pesan elektroniknya,
              Selasa (7/12).

              Menurutnya, Wahidin Halim, yang pernah menjabat Wali Kota Tangerang dan anggota DPR,
              tidak paham soal fungsi gubernur dalam menyelesaikan masalah, terutama perburuhan.

              "Apalagi gubernur juga seorang lulusan S3 memiliki gelar akademik Doktor. Cetek pemikirannya,
              jangankan solutif, layak didengar saja tidak. Agaknya beliau sudah lupa bahwa kehadiran dan
              eksistensi gubernur adalah untuk memimpin dan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang
              dipimpinnya," ujar Ikhsan.

              Di sisi lain, Adib Miftahul, dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN), yang rilisnya disampaikan
              oleh Pemprov Banten, menyatakan sikap Wahidin Halim sudah berdasarkan pembahasan dan
              aturan yang berlaku.

              "Saya  kira  penetapan  UMK  kabupaten  kota  Provinsi  Banten,  sudah  diputuskan  dengan
              mempertimbangkan  kehati-hatian.  Sebab,  banyak  hal  yang  perlu  dipertimbangkan,  sehingga
              pada akhirnya disepakati perwakilan (Dewan Pengupahan)," kata Adib Fahri, pengamat dari KPN,
              dalam rilisnya, Selasa (6/12).

              Adib Miftahul juga menyanjung sikap Gubernur Banten yang tegas dalam mengambil sikap ke
              kaum buruh, yang menuntut kenaikan UMK sebesar 5,4 persen.

              Wahidin sebelumnya meneken Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021
              tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Banten pada 2022. Besarannya Rp2,7 juta hingga
              Rp4,3 juta.

              "Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang
              butuh  kerja,  yang  cukup  gaji  Rp2,5  juta,  Rp4  juta  juga  masih  banyak,"  kata  Wahidin,  yang
              merupakan kader Partai Golkar, Senin (6/12).



























                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78