Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Masih terkait dengan penetapan UMK, Wahidin mengaku tidak memihak atau membela
kepentingan salah satu pihak, tetapi lebih karena pertimbangan komprehensif, seperti
bagaimana agar tetap berjalan, menciptakan kondusifitas, masyarakat mendapatkan pekerjaan,
dan mendapatkan gaji atau penghasilan.

"Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pengusaha. Kepentingan saya cuma
bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik,
maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga," jelasnya.

Terkait dengan rencana mogok kerja yang dilakukan oleh buruh, Gubernur WH mengatakan,
perlu mempertimbangkan banyak hal dan risikonya, ia mencontohkan, jika mogok kerja berlama-
lama dan jika pengusaha memindahkan usahanya ke daerah lain maka akan banyak pihak yang
menerima risikonya dan angka pengangguran akan kembali bertambah.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi,
menyurati Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD, Para Ketua Serikat Pekerja, dan Ketua DPD
Apindo Provinsi Banten.

Dalam surat bernomor 560/2394-DTKT/XII/2021 disebutkan, Pertama bahwa berdasarkan Pasal
137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja
sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai
akibat gagalnya perundingan. Oleh karena itu, Pemprov meminta kepada para
Pimpinan/Pengurus Perusahaan dan Pengurus Serikat Pekerja agar menyampaikan kepada
pekerja dan anggota serikat pekerja untuk tidak melakukan mogok kerja daerah di Provinsi
Banten, mengingat mogok kerja tersebut tidak sesuai Perundang-Undangan Ketenagakerjaan
dan dapat merugikan para pekerja, pengusaha, masyarakat dan pemerintah.(yul)

74