Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 97

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) PT Mutiara Hexagon, Sukadi
              mengatakan, pernyataan Wahidin Halim telah melukai hati buruh secara keseluruhan.
              Menurutnya, pernyataan itu tidak harus keluar dari bibir seorang Pemimpin, kendati statement
              tersebut  berlandaskan  atas  pertimbangannya,  melaksanakan  ketentuan  Pasal  30  Peraturan
              Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Nomor 11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cilaka) “Nggak segampang itu gubernur ngomong, ini bisa
              memicu kemarahan ribuan buruh di Banten, termasuk di seluruh Indonesia,” ungkap Sukadi,
              Selasa (7/12/2021).

              Ia menambahkan, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan
              bergerak,  mengerahkan  massanya  ke  Kantor  Gubernur  Banten,  meminta  penjelasan  terkait
              pernyataannya tersebut.

              “Kami akan kepung kantor Gubernur Banten, apa maksudnya mengeluarkan statement seperti
              itu,” geram Sukadi.
              Sebagai orang nomor satu di Banten, lanjut Sukadi, ditengah kerisauan Buruh terhadap upah,
              Gubernur harusnya memberikan semacam public relation yang dapat menyejukkan situasi.

              “Misalnya  akan  membicarakan  kembali  dengan  dewan  pengupahan,  jangan  seenaknya
              ngomong, hingga memprovokasi buruh,” ujar Sukadi.

              Hal senada disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kongres Aliansi Serikat Buruh
              Indonesia  (KASBI)  Kabupaten  Tangerang,  Rosid.  Menurut dia, sebagai gubernur  yang dipilih
              rakyat, Wahidin Halim seharusnya tidak bersikap arogan.

              “Seharusnya Dia (Wahidin) bisa mencarikan solusi bagi para buruh yang juga rakyatnya. Kami
              tidak perlu hormat kepada Gubernur yang tidak memiliki hati nurani,” tandas Rosid dilokasi.
              Sebelumnya,  pada  30  November  2021  Gubernur  Banten  Wahidin  Halim  telah  mengeluarkan
              Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum
              Kabupaten dan Kota (UMK) Banten Tahun 2022.

              Dalam keputusan itu, upah tahun 2022 untuk Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan
              Kabupaten Pandeglang tidak naik, hal tersebut dinilai menjadi cikal bakal aksi demonstrasi besar
              Aliansi Buruh di Provinsi Banten. Ikmal





























                                                           96
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102