Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 229
Kedua, alasan Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja Aris Wahyudi, justru semakin menegaskan adanya
pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan "Alasan dari Plt Dirjen Binapenta dan
PKK sendiri yakni tidak ada tenaga kerja skills workers serta tidak ada orang
Indonesia yang bersedia bekerja di perusahaan tersebut justru semakin
menegaskan adanya pelanggaran UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan," ujar Iqbal.
KSPI menilai penjelasan dari Kemenaker hanya mencari-cari alasan. Sebab di dalam
UU Ketenagakerjaan, setiap satu orang TKA wajib ada tenaga kerja warga negara
Indonesia sebagai tenaga pendamping, yang bertujuan untuk alih teknologi dan alih
keahlian dari TKA.
Bahkan, kata dia, wajib dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga
kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA tersebut.
Dengan demikian, akan terjadi transfer of job dan transfer of knowledge.
"Sehingga pekerjaan yang tadinya dikerjakan TKA bisa dikerjakan tenaga kerja asal
Indonesia," terang Iqbal.
KSPI menduga jumlah TKA yang mencapai 500 orang, merupakan pekerja kasar
(unskill workers). Terlebih perusahaan nikel tempat tujuan TKA tersebut sudah
bertahun-tahun beroperasi di Indonesia.
Alasan terakhir yakni, kata dia, darurat PHK terjadi di depan mata, tetapi justru
pekerjaan yang ada akan diserahkan ke asing.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja Aris Wahyudi, menilai kedatangan TKA justru
untuk menyambung 'nyawa' perusahaan. Dengan begitu, akan semakin banyak
tenaga kerja Indonesia yang terserap.
"Statement dari Gubernur (Sultra), di sana 11-15 ribu tenaga kerja langsung
maupun tak langsung. Apa yang akan terjadi kalau sampai perusahaan tutup atau
tak beroperasi?" ujar Aris. (E-3).
Page 228 of 695.
