Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020

Pemerintah sempat menyebut, prioritas utama penerima manfaat Kartu Prakerja
adalah pekerja yang terempas pandemi Covid-19. Mulai dari yang dirumahkan,
gajinya tidak dibayar, dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bantuan ini
juga merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Ruky
menyebut, pihaknya memang belum memiliki data riil pekerja yang terdampak
pandemi Covid-19. Menurut Panji, data yang tersedia selama ini berasal dari usulan
sejumlah kementerian/lembaga.

"Kami lakukan verifikasi itu dengan data saat ini. Kami tidak bisa membangun
database tentang siapa yang terdampak. Itu belum ada datanya di seluruh
Indonesia. Kementerian/lembaga pun melakukan pendataan berbasis online form.
Semuanya berbasis deklarasi (kondisi) orang terkait," kata Panji kepada Lokadata.id.

Panji menyebut, mayoritas penerima bantuan merupakan usulan dari sejumlah
kementerian/lembaga. Meski demikian, masyarakat umum juga berhak
mendapatkan bantuan serupa.

"Tapi untuk masyarakat umum harus ada deklarasinya bahwa dia itu terkena PHK,
dirumahkan, atau wirausaha yang terdampak Covid-19. Ini harus diisi sebenar-
benarnya. Masyarakat juga harus tepo seliro, bertanggung jawab untuk
mendahulukan yang lain yang lebih membutuhkan," tutur Panji.
Perlu evaluasi

Pelbagai sengkarut yang timbul pada pelaksanaan Kartu Prakerja ini ditengarai
akibat implementasi program yang belum diimbangi dengan mekanisme
pengawasan.

Menurut Trubus, semestinya pelaksaan Kartu Prakerja tidak dibiarkan berjalan
sendiri, harus ada yang mengawasi. Trubus juga bilang, ada potensi penyimpangan
yang bakal muncul selama pelaksanaan Kartu Prakerja berlangsung.

"Menurut saya larinya nanti ini mau gak mau rawan dengan penyimpangan.
Maladministrasinya tinggi. Masalah di pengawasannya juga gak ada. Celakanya
uangnya sudah cair," ujar Trubus kepada Lokadata.id.

Mengenai mekanisme pengawasan, Ombudsman RI pun turut buka suara. Alih-alih
melanjutkan pelaksanaan Kartu Prakerja, lembaga itu mendesak program tersebut
agar dihentikan untuk dilakukan sejumlah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan
guna menemukan potensi maladministrasi.

"Program ini ibarat pesawat bagus yang belum selesai dirakit, dipaksa terbang dan
landing di tempat salah pula. Mungkin selain diperlukan waktu untuk
memperbaikinya juga tidak pas untuk tetap memaksakan diri menerapkannya di
masa pandemi ini," ujar komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

Page 223 of 695.