Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 246
Hubungan Kerja (PHK), upah yang tidak dibayarkan dan pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) yang kemungkinan akan bermasalah karena banyak perusahaan yang
melakukan upaya penangguhan, pembayaran secara dicicil dan sebagainya.
Melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.4/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh
dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
Jelas disampaikan bahwa bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan
usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan
penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja
atau buruhnya tidak masuk kerja.
Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran
maupun cara pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
"Hal ini sering jadi persoalan karena sering kali diabaikan oleh pengusaha.
Pengusaha menetapkan kebijakan secara sepihak. Kami berharap pemerintah
mengawasi kebijakan itu," pungkasnya.
Page 245 of 695.
