Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 434
Kedua, ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan soal kontrak kerja yang dihapus
dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, semua jenis pekerjaan sah untuk mempekerjakan
buruh dengan sistem kontrak.
Ketiga, penghapusan pasal-pasal yang mengatur outsourcing. Hal itu berpotensi
menyebabkan semua pekerjaan bisa menggunakan sistem outsourcing.
Padahal, aturan soal outsourcing yang sebelumnya diatur dalam UU
Ketenagakerjaan sudah memiliki aturan turunan yang lebih spesifik dalam Peraturan
Menteri Nomor 11 Tahun 2019.
Keempat, dihapuskannya sanksi pelanggaran pengupahan yang ada dalam Pasal 90
UU Ketenagakerjaan.
Penghapusan itu semakin memperbesar celah perusahaan untuk mempekerjakan
buruh dengan upah di bawah minimum.
Kelima, jaminan kesehatan yang tak lagi diatur sebagai kewajiban pengusaha di draf
RUU Cipta Kerja.
Desak pembatalan
Dengan sejumlah permasalahan itu, banyak pihak mendesak pemerintah untuk
membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Desakan itu di antaranya disampaikan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) yang
akan terus menggaungkan kampanye pembatalan tersebut.
Menurut Ketua Umum FBLP Jumisih, kampanye tersebut sebagai salah satu strategi
supaya pemerintah segera mengambil sikap yang tidak hanya menunda klaster
ketenagakerjaan.
Selain itu, Jumisih mengatakan, penolakan RUU Cipta Kerja juga sebagai upaya
mendorong pemerintah agar fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.
Senada dengan FBLP, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia
(KASBI) Nining Elitos juga mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan
pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Sejak dari awal selain proses dan kemudian kontennya juga sangat bertentangan
dengan konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar dan kemudian Pancasila,"
kata Nining, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 9 April 2020.
Menurut dia, pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 juga tidak
tepat. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah dan DPR fokus memutus mata
rantai penularan Covid-19 terlebih dahulu.
Page 433 of 695.
