Page 555 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 555

Title          KASBI SOROTI KEGAGALAN NEGARA MENYEJAHTERKAN BURUH
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      01 Mei 2020
                              https://www.gatra.com/detail/news/477535/ekonomi/kasbi-soroti-kegagala n-negara-
               Page/URL
                              menyejahterkan-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Jakarta, Konfederasi Kongres Aliansi Seluruh Buruh Indonesia (KASBI) soroti
               perkembangan soal krisis kesehatan yang juga dibarengi dengan krisis ekonomi di
               hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei ini. Menurut Ketua Umum KASBI,
               Nining Elitos, negara gagal menghadirkan kesejahteraan untuk kaum buruh.

               "KASBI melihatnya bahwa krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini adalah wujud
               kegagalan pemerintah kita menyejahterakan rakyatnya, sistem kapitalisme itu
               adalah jelas sangat merugikan rakyat," ujarnya dalam live streaming konferensi pers
               Hari Buruh Internasional, Jakarta, Jumat (1/5).

               "Untuk itu, dalam momentum konferensi pers virtual ini, KASBI menyampaikan
               tuntutan untuk batalkan Omnibuslaw secara keseluruhan, bukan penundaan klaster
               ketenagakerjaan," tegas Nining.

               Sebab, menurut Nining, RUU Omnibuslaw Cipta Kerja akan berakibat pada
               kesengsaraan dan penderitaan buruh di masa mendatang. Bahkan ia menyarankan,
               agar pemerintah bisa fokus dalam penanganan Covid-19.

               "Pemerintah harusnya fokus terhadap penanganan Covid-19, dalam situasi ini
               dimanfaatkan oleh para pengusaha juga yang melakukan pemutusan hubunga
               kerja, tidak membayar hal-hak kaum buruh ketika dirumahkan, belum lagi
               tunjangan buruh yang lain. Ini menjadi tuntutan kita," paparnya.

               Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas-dinas tenaga kerja di daerah
               seharusnya melakukan kontrol dan pengawasan atas tindakan sewenang-wenang
               dari para pengusaha tersebut.

               "Kemudian, kami menuntut juga tidak ada lagi penundaan pembayaran THR kepada
               para pekerja. Ketika kaum buruh tidak dilindungi haknya, maka akan menambah
               beban negara, karena insentif yang dikeluarkan pemerintah ini berangkat dari utang
               dan itupun pembagian dan pendapatnya sangat berantakan dengan potensi korupsi
               cukup besar di sana," ujar Nining.















                                                      Page 554 of 695.
   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560