Page 649 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 649
"Update data ini langsung dikirimkan ke PMO Kartu Pra Kerja. Pak Gubernur Jabar
(Ridwan Kamil) sudah mengirimkan surat, termasuk usulan untuk para pekerja atau
buruh ini, melalui perubahan dari pelatihan online menjadi subsidi upah," katanya.
Dalam surat yang dikirimkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 23 April 2020
kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Ketenagakerjaan
RI tersebut, disampaikan bahwa dalam menghadapi situasi tanggap darurat
bencana wabah penyakit Covid-19 yang masih meningkat penyebarannya, Indonesia
dan Jawa Barat dihadapkan dengan turunnya atau terhentinya produktivitas
perusahaan atau industri yang akhirnya berdampak terhadap pekerja atau buruh
yang menjadi pengangguran.
Berkaitan dengan Program Kartu Pra Kena yang sekarang bentuknya menjadi
pelatihan online, insentif untuk empat bulan, serta biaya survei, Gubernur pun
mengusulkan sejumlah penyesuaian pada program tersebut.
Gubernur mengusulkan pelatihan online ditunda dan untuk tiga bulan ke depan
bentuknya diubah jadi berupa bantuan tunai langsung atau subsidi upah untuk
jaminan kelangsungan hidup pekerja buruh selama tanggap bencana Covid-19 .
Gubernur pun mengatakan secara nasional perlu ada arahan melalui surat edaran
Menteri Ketenagakejaan, yang menyatakan jika ada pimpinan perusahaan atau
industri yang tidak melaporkan keputusan untuk merumahkan atau mem-PHK sesuai
ketentuan, maka perusahaan industrinya tidak diberikan stimulus keuangan
Gubernur juga mengusulkan supaya pimpinan perusahaan atau industri sampai ke
tingkat manajer untuk mengurangi jumlah penghasilan atau tunjangan yang
diterima untuk kemudian digunakan penanggulangan Covid-19 atau tambahan
sembako bagi pekerja atau buruh saat menghadapi PSBB.
Dalam surat tersebut pun Gubernur telah mengirimkan data untuk Program Kartu
Pra Kerja sesuai hasil input aplikasi IPK Online melalui Kementerian Ketenagakerjaan
RI. Pihaknya juga telah mendata laporan perusahaan atau industri terdampak
pandemi yang telah merumahkan bahkan mem-PHK pekerja atau buruh.
"Data ini telah kami kirimkan melalui Kemnaker yang dilengkapi data identitas
pekerja atau buruh, NIK, nomor handphone, dan alamat e-mail," tulis Gubernur
dalam surat tersebut.
Untuk memberi jaminan keberlangsungan hidup pekerja atau buruh dan perusahaan
atau industri, katanya, diusulkan supaya data pekerja atau buruh tardampak Covid-
19 yang sudah dilengkapi identitas tersebut dijadikan rujukan penerima Kartu Pra
Kerja.
Kemudian rekrutmen online melalui www.prakerja.go.id oleh PMO, laporan data dan
hasilnya diminta untuk ditembuskan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk
menghindari duplikasi penerima bantuan jaring pengaman sosial.
Page 648 of 695.
