Page 654 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 654
Title KEMENAKER: KAMI TAK BISA TOLAK IZIN 500 TKA CHINA DI SULTRA
Media Name kumparan.com
Pub. Date 30 April 2020
https://kumparan.com/kumparannews/kemenaker-kami-tak-bisa-tolak-izin-5 00-tka-di-
Page/URL
sultra-1tK4ON3FHR7
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kabar akan datangnya 500 TKA asal China di Sulawesi Tenggara pada 22 April kini
tengah dikritik sejumlah pihak. Bukan hanya kritik soal nasib banyaknya WNI yang
butuh pekerjaan, tapi juga penyebaran virus corona di Indonesia kini belum selesai.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membenarkan telah menyetujui
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 TKA China tersebut. RPTKA
diajukan pada 1 April oleh dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry
dan PT Obsidian Stainless Steel.
"Betul terkait persetujuan penggunaan TKA untuk kedua perusahaan tersebut.
Mengacu pada Pemen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan
perundang-undangan lainnya, secara legalitas Kemnaker tak bisa menolak
permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh perusahaan pengguna,"
ungkap Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Aris Wahyudi, kepada kumparan,
Kamis (30/4).
"Karena dari sisi hukum atau peraturan penggunaan TKA semuanya terpenuhi,
termasuk penggunaan TKA pada masa pandemik COVID-19, terutama Pemen
Hukum dan HAM No 11 Tahun 2020, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f," imbuhnya.
Terkait dengan potensi penyebaran virus corona, Kemenaker telah menyurati kedua
perusahaan pada 15 April. Isinya adalah, kedua perusahaan diwajibkan
berkoordinasi dengan stakeholders setempat untuk memitigasi dan memastikan
calon TKA asal China tak terpapar corona.
Kemenaker juga meminta kedua perusahaan mengutamakan keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja lokal serta warga sekitar. Selain itu, kedua perusahaan juga
diminta memastikan aktivitas tetap berjalan sehingga tidak ada PHK terhadap
tenaga kerja lokal.
"Perlu kami tambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan persetujuan atau pengesahan
RPTKA dari kedua perusahaan di lapangan harus tetap mengedepankan aspek
keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan dan masyarakat setempat
dan sekaligus mencegah pembangunan aktivitas perusahaan tetap dapat berjalan
sehingga kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja
lokal dapat dihindarkan," tulis Aris dalam surat Kemenaker tertanggal 15 April.
Page 653 of 695.
