Page 687 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020

Title PENGUSAHA CUKUP BAYAR 10 PERSEN IURAN JAMSOSTEK SELAMA PANDEMI
Media Name tirto.id
Pub. Date 30 April 2020
Page/URL https://tirto.id/pengusaha-cukup-bayar-10-persen-iuran-jamsostek-selam a-pandemi-ffSt
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kortingan iuran Jamsostek kepada pengusaha agar mereka dapat memberikan THR
kepada karyawan.

Pemerintah Indonesia akan memberikan relaksasi iuran Jamsostek sebesar 90
persen kepada perusahaan khusus jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Itu artinya para pengusaha hanya cukup membayar 10 persen besaran iuran
Jamsostek.

Hal tersebut mengemuka setelah 116.705 perusahaan meminta relaksasi
pembayaran iuran kepada pemerintah.

"Relaksasi yang diberikan pemotongan iuran sebesar 90 persen untuk 3 bulan dan
ini bisa diperpanjag 3 bulan lagi yakni terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama
Presiden Jokowi, Kamis (30/4/2020).

Dana yang dikucurkan untuk menalangi jaminan kecelakaan kerja (JKK) ebesar
Rp2,6 triliun, kemudian Rp1,3 triliun untuk iuran jaminan kematian (JKM) serta
penundaan iuran jaminan pensiun (JP) selama 3 bulan sebesar Rp8,74 triliun.

"Jadi dengan relaksasi Jamsostek ini melalui RPP atau Rancangan Peraturan
Pemerintah ini jumlahnya sekitar Rp12,36 triliun dan juga tadi dibahas terkait
relaksasi dalam arti bagaimana BPJS bisa berpartisipasi terkait dengan THR," kata
Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah kini tinggal
menggelar rapat sebab Presiden Jokowi sudah memberikan surat prakarsa untuk
pelaksanaan kebijakan.

"izin prakarsa penyusunan RPP sudah diberikan. Berikutnya kami akan menuntaskan
bersama dengan kementerian dan lembaga yang lain," kata Ida saat teleconference
usai rapat, Kamis.

Ida mengatakan, RPP akan mengatur sejumlah poin. Pertama, RPP akan mengatur
iuran untuk JKK, JKM dan JKP. Iuran JKK akan dibayarkan 10 persen dari iuran
normal. Iuran peserta bukan penerima upah juga hanya 10 persen dari nominal
tertentu sesuai PP 44/2015.

Page 686 of 695.