Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020

Judul 6 Kementerian Terlibat di Tapera
Nama Media Bisnis Indonesia

Newstrend Program Tapera
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Ilham Budhiman
Tanggal 2020-06-24 04:09:00
Ukuran 134x147mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 58.960.000
News Value Rp 176.880.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

neutral - Eko DjoeB Heripoerwanto (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kementerian PUPR) PP itu sebetulnya memberi landasan baik pada pemerintah dan
BP Tapera untuk menyiapkan peraturan pelaksanaannya. Maka kemudian diminta membuat
aturan karena 2021 [BP Tapera] mulai beroperasi jika semuanya sudah lengkap

positive - Eko Ariantono (Deputi Komisioner BP Tapera) Model pengembangan ini salah satunya
[perumahan] berbasis ready stock sehingga kami benar-benar mohon dan membutuhkan
dukungan para pengembang

Ringkasan

Sebanyak enam kementerian akan membuat aturan menteri terkait dengan tabungan
perumahan rakyat.

Keenam kementerian itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR).

6 KEMENTERIAN TERLIBAT DI TAPERA
Sebanyak enam kementerian akan membuat aturan menteri terkait dengan tabungan
perumahan rakyat.

Keenam kementerian itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR).

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko
DjoeB Heripoerwanto mengatakan peraturan menteri soal tabungan perumahan rakyat (Tapera)
merupakan amanat Peraturan Presiden (PP) No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan
Perumahan Rakyat.

40