Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020

Benny menyampaikan, pemerintah terus membangun sinergi bersama dalam
mengatasi persoalan PMI ABK. "Kami akan terus bersinergi untuk memberikan
pelindungan kepada semua PMI ABK, ini adalah momentum perbaikan tata kelola
pelindungan PMI ABK. Bagi saya, mereka adalah warga negara VVIP dan BP2MI
wajib memberikan pelindungan kepada mereka dari ujung rambut sampai ke ujung
kaki," tegas Benny.

Kepulangan ke-9 PMI ABK dan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang
telah diterima BP2MI. Para ABK tersebut mengadukan perihal jam kerja yang
melebihi ketentuan dan gaji yang belum dibayarkan, baik gaji di atas kapal, gaji
yang dikirimkan ke rumah dan gaji memancing yang dijanjikan oleh kapten kapal.
Gaji yang baru diterima oleh mereka sebesar Rp 650 ribu atau setara USD 50.

Ke-9 PMI ABK juga menyatakan mendapatkan perlakuan tidak layak dari kapten dan
ABK Cina, mulai dari perkataan hingga tindakan fisik. Saat pengaduan dibuat, ABK
berada di mess di Cina tanpa adanya kejelasan sampai kapan. Pada hari
sebelumnya, mereka sempat diajak untuk bekerja lagi oleh kapten kapal, namun
mereka tolak karena tidak mau mendapat perlakuan kasar kembali dari kapten
kapal.

"Selain mendapat kekerasan, mereka juga mendapatkan ancaman dari manning
agency Indonesia (Amay). Jika mereka tidak mau kembali ke kapal, maka tidak akan
bisa pulang. Adapun agen perekrut 9 ABK yaitu PT Maritim Samudra Indonesia
(MSI), PT Rimba Ciptaan Indah (RCI), dan PT Novarica Agatha Mandiri," ujar Benny.

Benny mengatakan, BP2MI melalui lawyer telah berkomunikasi dengan ABK dan
manning agency. Penanganan awal yang dilakukan adalah dengan meminta
manning agency untuk menjamin asupan makanan bagi para ABK agar tidak
kelaparan selama berada di mess.

"Dalam penanganan masalah ini, BP2MI juga telah berkoordinasi dengan Perwakilan
RI dan tetap menindaklanjuti penanganan pengaduan hingga seluruh hak-hak ABK
terpenuhi. Tentunya bekerjasama dengan Bareskrim, Perwakilan RI dan
Kementerian Ketengakerjaan. BP2MI juga telah berkoordinasi dengan Kementerian
Luar Negeri karena permasalahan ke-9 PMI ABK tersebut diduga merupakan tindak
pidana perdagangan orang (TPPO)," ungkap Benny.

Terkait kepulangan WNI termasuk PMI ke tanah air selama masa pandemi Covid-19,
Benny juga mengungkapkan data yang diterima BP2MI dari Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 per tanggal 29 Mei 2020. Data ini mencatat ada
sebanyak 8.615 WNI repatriasi yang telah terdaftar oleh tim Gugus Tugas dimana
sebanyak 2.590 WNI menjalankan karantina di tempat yang telah disediakan, 6.025
WNI telah selesai menjalani karantina dan kembali ke daerah asalnya, serta 535
WNI yang dinyatakan positif Covid-19 melalui test SWAB 245 orang dan Rapid Test
290 orang..

Page 136 of 197.