Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020

Ada pula pelatihan dari Arman Wiratmoko, Vice President of Corporate Strategy and
Finance Ruang Guru; dan, Adilla Inda Diningsih, SVP Sales & Marketing Ruangguru.

Sementara dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 3
Tahun 2020, tidak pernah dijelaskan mengenai lembaga pelatihan yang
penyelenggaranya bersifat individu. Pasal 26 Permenko Perekonomian No 3/2020
mengatur serangkaian kriteria yang harus dipenuhi lembaga pelatihan, misalnya
memiliki kerja sama dengan platform digital.

Lembaga pelatihan pada Kartu Prakerja juga wajib memunyai perizinan berusaha atau
nomor induk berusaha (NIB), yang diterbitkan oleh sistem online single submission
(OSS). Kriteria tersebut, tentu akan sulit terpenuhi bila lembaga pelatihan yang
menyelenggarakan kursus adalah individu. Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan,
kualitas sejumlah lembaga pelatihan dadakan tersebut patut diragukan. Pasalnya,
lembaga-lembaga tersebut belum teruji dan berpengalaman dalam
menyelenggarakan pelatihan daring.

Dia mengatakan, keberadaan lembaga pelatihan dadakan sebagai mitra pelatihan
Kartu Prakerja dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Pasal 2
perpres itu menyebutkan, tujuan program Kartu Prakerja adalah mengembangkan
kompetensi angkatan kerja, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing
angkatan kerja. "Bagaimana pemerintah dapat mencapai tujuan tersebut, kalau
lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kursusnya pun masih dipertanyakan
pengalaman dan kemampuannya," kata Wanna.

Sesuai persyaratan Eka TP Simanjuntak, Direktur Esekutif Yayasan Nusantara Sejati
sekaligus peneliti kebijakan pelatihan ketenagakerjaan, meminta pemerintah
menghentikan dan menunda program Kartu Prakerja. Sebab, program ini
menimbulkan banyak kejanggalan dan sejumlah permasalahan, seperti kompetensi
sejumlah lembaga pelatihan yang belum terakreditasi. Persoalan itu, kata Eka,
pelaksana managemen Kartu Prakerja dan mitra swasta tak memunyai sistem guna
mengukur kualitas pelatihan, apakah mampu meningkatkan kompetensi peserta atau
tidak.

Ia mengatakan, pemerintah harus mengacu Pasal 23 Peraturan Menteri
Ketengakerjaan RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan,
untuk memilih lembaga pelatihan atau mitra dalam program Kartu Prakerja. Aturan
itu, kata dia, menjelaskan lembaga pelatihan harus terakreditasi Kementerian
Ketenagakerjaan melalui Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI).

Ada delapan pedoman yang dinilai, seperti kompetensi kerja, kurikulum dan silabus,
materi pelatihan kerja, penilaian pelatihan kerja, tenaga pelatihan, sarana prasarana
pelatihan kerja, tata kelola LPK, dan Keuangan. "Kalau ada orang yang tidak punya
pengalaman pelatihan, lalu dijual, ini yang bahaya," kata Eka. Eka menilai, regulasi

Page 28 of 197.