Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

"Namun, kalau kita melihat proporsi data (tes) gap-nya sangat jauh. Artinya, dengan upaya
testing kami yang sudah luar biasa tanpa dibarengi dukungan tetangga, kami akan kesulitan
karena tidak akan selesai-selesai [isu penyebaran virus corona di DKI] jika mobilitas penduduk
masih sangat luar biasa," kata dia.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Weningtyas
Pumomorini menambahkan jumlah kasus aktif Covid-19 di Jakarta saat ini sebanyak 7.611 kasus
yang tengah dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri.

"Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 7,4%,
sedangkan Indonesia sebesar 15,2%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif
tidak lebih dari 5%," kata Weningtyas.

Belum selesai masalah keterbatasan fasilitas kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan TVansmigrasi
DKI Jakarta menutup 31 kantor di Ibu Kota sebagai imbas dari ditemukannya sejumlah karyawan
yang dinyatakan positif Covid-19 dan melanggar ketentuan 50% kapasitas orang dalam gedung.
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansah menuturkan penutupan 31 perkantoran itu
merupakan hasil tindak lanjut atas pelaporan dari masyarakat yang dihimpun sejak pekan lalu.

Dengan temuan itu, Andri menuturkan, Disnakertrans telah meminta perusahan terkait untuk
melakukan tes PCR kepada seluruh karyawan untuk melacak kontak kasus terkonfirmasi tertular
virus corona penyebab Covid-19 di kantor tersebut.

BELUM OPTIMAL

Tak hanya di Jakarta, masalah keterbatasan fasilitas kesehatan penunjang upaya pemberantasan
Covid-19 terjadi juga di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai kapasitas
pengetesan Covid-19 yang dilakukan pemerintah masih belum optimal.
Ridwan mengatakan kuantitas sumber daya manusia hingga kemampuan laboratorium
sebenarnya sudah didorong maksimal. Untuk itu, dia meminta saran kepada Ketua Satgas
Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengenai kemungkinan melibatkan swasta untuk
melakukan pengetesan.

Dia memberi gambaran, Jawa Barat memiliki penduduk paling besar dengan hampir 50 juta jiwa
sekaligus menjadi penyangga seperlima ekonomi negara Indonesia.

"Artinya, potensi risiko : tanpa gejala serta kerawanan penyebaran Covid-19 pun paling besar,"
katanya, Kamis (6/8).

Menurutnya, jumlah pengetesan yang dilakukan di Jabar sangat tinggi demi menanggulangi
pandemi Covid-19. Bahkan, relatif masih terkendali dibandingkan dengan provinsi lain.

"Kelemahan Jawa Barat karena faktor populasi adalah mengejar persentase testing. Itu saja,
walaupun kalau dijumlah, kami ini sudah tertinggi di luar Jakarta. Per hari ini sudah
160.000 testing. Provinsi tetangga, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada di bawahnya. Jadi
dengan testing yang relatif lebih tinggi dari provinsi lain, angka kasus kami relatif lebih rendah."

Secara umum, kapasitas testing yang sanggup dilakukan Pemprov Jabar mencapai 5.000
pengetesan per hari atau sekitar 35.000 pengetesan tiap pekannya. Ridwan ingin kapasitas
pengetesan bisa mencapai 50.000 per pekan mendekati New York yang mencapai 60.000 per
pekan. "Masalahnya, kapasitas lab kami ini memang sudah mentok," katanya.

Saat ini, menurutnya, ada beberapa pihak dari swasta yang ingin ikut terlibat dalam upaya
peningkatan testing Covid-19 tetapi mereka ingin ada kesepakatan dari Doni Monardo.
158