Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 167
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Tho-hir mengatakan, bantuan tersebut akan difokuskan untuk
pekerja swasta atau non pegawai negeri sipil (PNS) dan BUMN yang aktif terdaftar di Badan
Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Fokus bantuan ke 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gj\ji di bawah
Rp 5 juta per bulan," kata Erick dalam keterangan resminya, Kamis (6/8).
Secara teknis, dari anggaran tersebut, nominal bantuan yang akan diterima per pegawai swasta
Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.
Bantuan ini akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja. Skema
penyaluran langsung ini agar tidak menimbulkan penyalahgunaan.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan finalisasi program tersebut agar bisa dijalankan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan mulai bulan September tahun 2020.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan, bantuan
tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Ini akan membuat roda
perekonomian semakin lancar.
"Bagaimana uang itu sampai ke kantong penerima? Ini sedang kami pikirkan bagaimana efisien.
Karena memang kami tidak punya data. Jadi sedang dikumpulkan bagaimana bisa lengkap dan
dipertanggung jawabkan," katanya.
Ia menegaskan, pemerintah lebih hati-hati terkait mekanisme penyaluran bantuan tersebut agar
bisa dipertang-
gungjawabkan. "Jangan sampai tata kelolanya tidak baik dan nanti dipermasalahkan. Inil kerja
keras yang sedang dikerjakan, dengan cepat dan tepat. Karena kata kuncinya kecepatan,"
tambah Febrio.
Sebelumnya, Ekonom Insti-tnte for Development of Eco-nomics and Finance (Indef) Bhima
Yudhistira menyebut bahwa pemerintah juga perlu mengembalikan optimisme
konsumen berpenghasilan menengah ke atas agar mau membelai\jakan uangnya Sebab, selama
ini pertumbuhan konsumsi disumbang oleh kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan
masyarakat penghasilan rendah hanya menyumbang sekitar 17% terhadap totol konsumsi
rumah tangga.
Yusuf Imam, Bidara Deo
caption : Fokus bantuan pemerintah adalah pekerja non PNS dan BUMN aktif terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.
166
