Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 170

Adapun stimulus dari pemerintah ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai
              BUMN. "Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang
              aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara
              dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan," kata Erick dalam keterangan resminya, Kamis (6/8).

              Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan
              Pemulihan Ekonomi menyebutkan program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan
              oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.

              Erick  menyampaikan,  secara  teknis  nantinya,  dari  anggaran  tersebut  nominal  bantuannya
              sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke
              rekening  masing-masing  pekerja.  Sehingga  kata  Erick,  skema  ini  tidak  akan  menimbulkan
              penyalahgunaan.

              Yang perlu diketahui, bantuan tunai kepada pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan
              itu berlaku dengan persyaratan tertentu. Berikut syarat pegawai penerima bantuan Rp 600.000
              per bulan:  - Aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per
              bulan  - Bukan PNS maupun pegawai badan usaha milik negara (BUMN)  Sebelumnya, Menteri
              Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stimulus itu akan diberikan kepada sebanyak 13
              juta karyawan, dengan total anggarannya diperkirakan mencapai Rp 31,2 triliun. Insentif kepada
              pegawai ini bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat pada periode semester II-2020.

              "Bantuan gaji kepada pekerja yang saat ini sedang dijajaki. Ini langkah-langkah yang dilakukan
              pemerintah untuk terus membantu memulihkan daya beli masyarakat," kata Menkeu Sri Mulyani
              dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (5/8)..















































                                                           169
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175