Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 204
Niaga dan Kapal Perikanan dengan mempertimbangkan antara lain negara tujuan penempatan
terbuka bagi PMI dan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 bagi PMI.
RESPONS PENGUSAHA TENAGA KERJA SOAL TES PCR PEKERJA MIGRAN
Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Kepmenaker Nomor 294 tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Ada 12 negara tujuan yang siap menerima PMI berdasarkan rekomendasi Perwakilan Republik
Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia serta penempatan Awak Kapal Perikanan
pada Kapal Niaga dan Kapal Perikanan dengan mempertimbangkan antara lain negara tujuan
penempatan terbuka bagi PMI dan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 bagi
PMI.
Mengomentari soal prosedur dan tahapan pemeriksaan PCR bagi Calon PMI/ PMI, Ketua Umum
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah mengatakan telah
menyiapkan infrastruktur penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru agar mengikuti
protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Ayub menjelaskan, penyiapan dimaksud yaitu mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah
melalui DPD Apjati, anggota-anggota Apjati, BLK, dinas kesehatan medical center, klinik, Lab
PCR, Lembaga Sertifikasi hingga jadwal-jadwal penerbangan ke negara penempatan ini wajib
mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Terkait kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pemeriksaan PCR, Ayub tegas sikapnya.
"Kami dukung implementasi UU No. 18 Tahun 2017 yang menegaskan larangan pembebanan
biaya penempatan termasuk biaya pemeriksaan PCR bagi Calon PMI/ PMI yang akan bekerja ke
luar negeri, " ujar Ayub dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Menurut Ayub, Kepmenaker No. 294 Butir ke 8 menetapkan Calon PMI/ PMI yang ditempatkan
oleh pelaksana penempatan tidak dapat dibebankan biaya sebagai akibat : a. Penerapan
protocol kesehatan dalam proses penempatan Calon PMI, dan b. Penerapan kebijakan protocol
kesehatan Negara tujuan penempatan pada saat PMI tiba dan berada di Negara tujuan
penempatan Klik halaman selanjutnya.
Ayub menambahkan, soal pembebanan biaya tes PCR ini pihaknya sudah berbicara dengan
asosiasi agensi di Hong Kong dan Taiwan serta negara lainnya dan dapat dipastikan bahwa biaya
protocol kesehatan untuk CPMI akan dibebankan kepada pihak pengguna di Negara
penempatan.
"Apjati Sebagai mitra stategis pemerintah siap dan telah berkomitmen menjalankan Kepmenaker
294 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kabadan BP2MI No 14 Tahun 2020 dengan tidak
membebankan biaya pemeriksaan PCR kepada CPMI/PMI dan telah mengkoordinaksikan
pemeriksaan PCR bagi CPMI/PMI yang akan ditempatkan dalam setiap tahap proses
penempatan," imbuhnya.
Apjati memahami beban finansial negara akibat Pendemi Covid19 ini yang cukup berat sehingga
negara tidak perlu mengeluarkan biaya anggaran untuk tes PCR bg PMI. Anggaran yang ada bisa
dimanfaatkan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat melalui skema bantuan yg telah berjalan
dan harus terus dijalankan bs juga diperbantukan bg keluarga PMI dikampung kantong2 PMI yg
membutuhkan agar bisa menjadi penggerak ekonomi pedesaan.
Terkait masukan kepada pemerintah, Ayub menambahkan beberapa point penting pelindungan
PMI di negara penempatan.
203
