Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Pertama, Apjati bersama pemerintah siap untuk mengkaji perluasan penempatan di negara-
negara Timur Tengah. Hal ini perlu segera dilakukan karena penempatan PMI ini akan
meningkatkan penerimaan devisa bagi negara dan membuka kesempatan kerja baru bagi rakyat.

Pembukaan ke negara Timur Tengah ini perlu dilakukan guna mencegah penempatan PMI secara
prosedural yang sebelum ada Covid19 ini sudah marak dilakukan baik perorangan maupun
perusahaan.

Kedua, PMI yang ditempatkan ke negara penempatan itu harus sudah ada perjanjian bilateral
bidang ketenagakerjaan dengan kita. Dengan demikian, maka hak-hak PMI, seperti gaji, jam
kerja, libur 1 hari dalam sepekan, hingga asuransi dipastikan ada agar terlindungi PMI kita.

Ketiga, Apjati melalui perwakilan luar negerinya siap mendampingi bila ada PMI yang bermasalah
di tempat kerjanya.

"Kami siap memfasilitasi permasalahan PMI termasuk membiayai pemulangan PMI bila ada yang
berasalah karena terpapar COVID-19," tutur Ayub.

Klik halaman selanjutnya Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
bahwa dari sisi persiapan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perwakilan RI di
negara-negara penempatan, siap. Pemerintah juga memastikan kebijakan dan regulasi dari
negara-negara yang akan dibuka telah kondisusif.

"Seperti masalah kebijakan protokol kesehatan, siapa yang menanggung biaya yang timbul
akibat protokol kesehatan, sektor jabatan yang rentan penyebaran Covid-19 dan aturan
pelindungan Tenaga Kerja Asing," tutur Ida dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.

Guna mendukung Kepmen 294, Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga mengeluarkan Surat Edaran
(SE) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. SE ini menindaklanjuti terbitnya
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

"Surat Edaran ini memuat beberapa poin penting, yaitu memastikan aspek keselamatan jiwa
para PMI di atas segala-galanya sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan pelindungan
menyeluruh bagi PMI, memastikan setiap tahapan proses penempatan mematuhi protokol
kesehatan secara ketat, dan memastikan tidak adanya pembebanan biaya pemeriksaan PCR
kepada CPMI/PMI," ujar Benny.

"Kami ingin memastikan bahwa CPMI tidak dibebankan biaya pemeriksaan PCR, baik dalam
proses penempatan maupun saat tiba dan berada di negara tujuan penempatan. Negara
memastikan bahwa mereka juga telah dilepaskan dari biaya penerapan kebijakan protokol
kesehatan negara tujuan penempatan pada saat tiba dan berada di negara-negara tersebut,"
sambung.
(hns/hns) apjati tenaga kerja pekerja migran pekerja migran indonesia.

204