Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 267

Judul               Soal Bantuan untuk Karyawan, KSPI Minta Pemerintah Tidak
                                    Diskriminatif
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2020/08/06/200529226/soal-
                                    bantuan-untuk-karyawan-kspi-minta-pemerintah-tidak-diskriminatif
                Jurnalis            Ade Miranti Karunia
                Tanggal             2020-08-06 20:05:29
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta, pemberian bantuan
              dari pemerintah tidak hanya diberikan kepada karyawan atau pekerja yang terdaftar di BPJS
              Ketenagakerjaan saja.



              SOAL BANTUAN UNTUK KARYAWAN, KSPI MINTA PEMERINTAH TIDAK
              DISKRIMINATIF

              JAKARTA,  -   Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  meminta,
              pemberian bantuan dari pemerintah tidak hanya diberikan kepada karyawan atau pekerja yang
              terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja.

              "Pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat
              subsidi  upah  juga.  Pakai  saja  data  TNP2K  Sekretariat  Wapres  atau  data  BPJS  Kesehatan,"
              katanya melalui keterangan tertulis diterima Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

              KSPI mengatakan, semua buruh adalah rakyat Indonesia yang membayar pajak dan mempunyai
              hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi.
              Lebih  lanjut  dia  bilang,  prinsipnya  seluruh  karyawan  bergaji  di  bawah  Rp  5  juta  harus
              mendapatkan bantuan dari pemerintah tanpa melihat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

              "Jadi negara tidak boleh melakukan diskriminasi," kata dia.

              Apalagi  ucap  Said,  karyawan  yang  tidak  terdaftar  sebagai  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan
              bukanlah salah karyawan tersebut.
              "Yang salah adalah pengusaha yang nakal, bukan buruhnya. Karena menurut Undang-Undang
              BPJS,  yang  wajib  mendaftarkan  buruh  sebagai  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah
              pengusaha," ucapnya.



                                                           266
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272