Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 288
Judul Bantuan Rp 600 Ribu Harusnya untuk Semua Pekerja?
Nama Media detik.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5123030/bantuan-rp-
600-ribu-harusnya-untuk-semua-pekerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-06 18:20:13
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta
per bulan berlaku untuk seluruh pekerja dan tidak terbatas pada yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan saja. Pekerja mendapat bantuan Rp 600 ribu per bulan.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi mengatakan
pemerintah seharusnya memperhitungkan juga pegawai lepas dan pekerja honorer di lingkungan
pemerintah.
BANTUAN RP 600 RIBU HARUSNYA UNTUK SEMUA PEKERJA?
Jakarta - Rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada pegawai bergaji di bawah
Rp 5 juta per bulan berlaku untuk seluruh pekerja dan tidak terbatas pada yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan saja. Pekerja mendapat bantuan Rp 600 ribu per bulan.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi mengatakan
pemerintah seharusnya memperhitungkan juga pegawai lepas dan pekerja honorer di lingkungan
pemerintah.
"Perlu dipertimbangkan juga pekerja lepas di perusahaan swasta, pegawai honorer, agar tidak
menimbulkan konflik baru," kata Tadjudin saat dihubungi detikcom , Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Pemerintah menetapkan kriteria 13,8 juta pegawai yang bakal mendapat bantuan langsung tunai
(BLT) Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan adalah yang aktif terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan. Bantuan ini tidak berlaku bagi PNS dan pegawai BUMN.
Menurut Tadjudin kriteria ini harus diperluas lagi agar tidak terjadi konflik baru di kalangan
masyarakat. Dia mencontohkan, seperti guru honorer yang gajinya bisa lebih rendah dari Rp 5
juta. Apalagi para guru honorer ini tidak mendapat gaji ke-13.
Oleh karena itu, dia menilai penetapan 13,8 juta pegawai yang bakal mendapat bantuan tidak
hanya bergantung pada data BPJS Ketenagakerjaan saja, melainkan harus diperluas lagi.
"Saya pikir, kalau itu memang tujuannya mau bantu, tentu yang daya belinya dianggap rendah
ya dibantu. Pemerintah harus cari datanya, ini cari gampangnya saja yaitu yang ada datanya di
287
