Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 293
Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan agar diberikan bantuan Rp 600.000
per bulan bakal menimbulkan ketidakadilan sosial.
Sebab, pemerintah hsrus memilih 13,8 juta pekerja sedangkan ada 52,20 juta pekerja di
Indonesia yang jiga membutuhkan bantuan sosial.
"Persoalannya adalah kita tahu yang bekerja sebagai buruh/pekerja/pegawai di Indonesia itu
ada 52,20 juta pekerja. Bagaimana memilihnya? Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan
kenapa hanya BPJS Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar. Semua merasa berhak kalau itu
tekniknya pekerja," ujar Tauhid dalam diskusi virtual, Kamis (6/8/2020).
Dia menilai jika pemerintah harus memberikan bantuan sosial berbentuk bantuan langsung tunai
(BLT) sebesar Rp600 ribu kepada masyarakat harus yang tepat sasaran. Utamanya, yang kena
Pemutusan hubungan kerja (PHK) serta karyawan yang bergaji rendah yakni Rp2,9 juta.
Hal ini dikarenakan dua karakter yang palong terkena dampak dari pandemi virus covid-19.
"Kita tetap memprioritaskan pekerja yang selama ini terkena PHK dan pekerja yang belum
teregistrasi Kementerian Ketenagakerjaan serta karyawan yang hanya bergaji 2,9 juta," katanya.
Dia melanjutkan karyawan tanpa gaji atau habis kontrak juga perlu diutamakan dalam
mendapatkan bantuan langsung tunai. Terlebih karyawan yang tidak memiliki jaminan kesehatan
dan ketenagakerjaan.
"Kayak bekerja di sektor informal. mereka tidak terdata oleh data BPJS TK maupun skema sistem
sosial lain itu juga perlu mendapatkan perhatian besar," tandasnya.
(dni).
292
