Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

ke masyarakat. Ini jutaan orang. Tapi gimana kita lakukan dengan tata kelola baik yang bisa
dipertanggungjawabkan dengan baik
positive - Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan) Jadi
kita ingin ini sistemnya siap untuk diaudit. Jangan sampai dibuat dengan tata kelola tidak baik,
dan tak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik

neutral - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Saya tergelitik dengan program baru dari pemerintah yang akan membagikan bansos
Rp600.000 untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta. Persoalannya adalah yang bekerja
sebagai buruh karyawan di Indonesia itu ada 52,2 juta pekerja. Bagaimana memilih 15 juta
pekerja? Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan, dan mengapa hanya peserta BPJS yang
dijadikan dasar? semua merasa berhak mendapatkannya

positive - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Gagasan yang baru dibuat ini bagus, tapi akan menjadi masalah dan pertanggung
jawabannya pun akan bermasalah dikemudian hari, karena mereka (buruh) berhak mendapatkan
bantuan sosial untuk pekerja.

Ringkasan

Pemerintah berencana memberikan 'gaji' kepada pegawai swasta berpenghasilan di bawah Rp 5
juta sebesar Rp 600.000 per bulan. Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan langsung
tunai (BLT) ini selama 4 bulan.

"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," jelas Menteri BUMN Erick Thohir.

5 PRO DAN KONTRA PEMERINTAH BERI RP 600.000/BULAN PEGAWAI BERGAJI DI
BAWAH RP 5 JUTA

Merdeka.com - Pemerintah berencana memberikan 'gaji' kepada pegawai swasta berpenghasilan
di bawah Rp 5 juta sebesar Rp 600.000 per bulan. Rencananya pemerintah akan memberikan
bantuan langsung tunai (BLT) ini selama 4 bulan.

"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," jelas Menteri BUMN Erick Thohir.

Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
di September 2020 ini. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan
BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan
atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

"Bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan
ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," kata Menteri
Erick.

Saat ini, rencana tersebut masih diidentifikasi targetnya, yang diperkirakan mencapai 13 juta
pekerja. "Ini nanti anggarannya Rp31 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani .

33