Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Wacana pemotongan iuran BP Jamsostek disampaikan oleh Ida dalam rapat bersama Komisi IX
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (8/7/2020). Ida menjelaskan bahwa pihaknya
menginisiasi rencana pemotongan iuran tersebut untuk memitigasi dampak covid-19 yang
memukul dunia usaha.

"Sudah selesai harmonisasinya, sudah di Kementerian Sekretariat Negara, tinggal ditandatangani
oleh Bapak Presiden," kata Ida dalam rapat tersebut.

Adapun isinya yakni, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) hingga 90
persen selama tiga bulan sejak ketentuan berlaku. Pemotongan itu bisa diperpanjang kembali
tergantung kebijakan pemerintah.

Selain itu, akan terdapat penundaan pembayaran iuran program Jaminan Pensiun (JP) hingga
70 persen. Artinya, peserta cukup membayar 30 persen iuran selama tiga bulan dan sisanya
dibayarkan dalam enam bulan sejak aturan berlaku.

Adapun, pemotongan atau penundaan iuran tidak berlaku bagi program Jaminan Hari Tua (JHT).
Ida berharap bahwa dengan kebijakan tersebut, pemberi kerja maupun pekerja akan
mendapatkan keringanan dalam kondisi pandemi ini.

Organisasi Difabel Ajukan Judicial Review Kepres No 68 Tahun 2020 Law-Justice.co adalah
media online berita investigasi hukum di Indonesia. Redaksi mengedepankan prinsip
pemberitaan yang obyektif, cover both sides dan imparsial.

(c) Copyright 2017 Law-Justice.co. Hak cipta dilindungi undang-undang..

343