Page 369 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai program ini sudah
banyak diterapkan di berbagai negara, mulai dari Selandia Baru hingga Australia. Menurutnya,
program ini sangat dibutuhkan banyak kalangan pekerja, karena banyak yang mengalami
penurunan daya beli.

"Program ini hampir mirip dengan subsidi upah di beberapa negara, seperti di Eropa Barat,
Selandia Baru, Singapura, dan Australia. KSPI setuju, kami berharap program ini bisa segera
direalisasikan," kata Said lewat keterangannya, Kamis (6/8/2020).

Said mengingatkan, agar program bantuan Rp 600 ribu ini bisa dilakukan pemerintah dengan
tepat sasaran, disertai dengan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, bantuan bisa menjadi
tepat guna.

"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah
tepat sasaran," ujar Said.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga menjabat Ketua
Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan
bantuan akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja swasta atau non PNS dan BUMN yang terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan.

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara
dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan," kata Erick dalam keterangan resmi yang dikutip
detikcom , Kamis (6/8/2020).

Bantuan akan diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan mulai September
mendatang. Namun pemerintah akan memberikannya langsung per dua bulan kepada masing-
masing rekening pekerja tersebut demi menghindari penyalahgunaan..

368