Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

"Support untuk mereka yang bekerja sedang dimatangkan datanya, sedang disiapkan baik dari
BPJS Ketenagakerjaan. Kalau data sudah by name, by address, by rekening sudah ketemu baru
program ini difinalisasi," ujar Airlangga, Kamis (6/8).

Airlangga mengungkapkan, untuk para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja
(PHK) sebanyak 2,1 juta orang berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, akan dibantu
melalui program Kartu Prakerja lebih dulu. "Untuk tahap kedua masuk program lanjutan," kata
Airlangga.

Sebelumnya, kebijakan ini memang telah dibahas pada rapat terbatas tentang penanganan
Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Presiden.

Pemerintah akan memberikan bantuan kepada seluruh pegawai yang gajinya di bawah Rp 5 juta.
Bantuannya mencapai Rp 600 ribu per bulan selama beberapa bulan. Sementara itu, Menkeu Sri
Mulyani Indrawati menyebut, sekitar 13 juta pekerja akan mendapatkan bansos tersebut.
Hitungan kasarnya, Rp 31 triliun dibagi 13 juta, ketemu angka sekitar Rp 2,4 juta. Dengan kata
lain, 13 juta pekerja itu akan mendapatkan bansos masing-masing sekitar Rp 2,4 juta.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad
minta pemerintah dapat adil dalam memilih target penerima insentif Rp2,4 juta per orang bagi
pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Tauhid mengatakan hal itu harus dilakukan
karena insentif Rp2,4 juta hanya diberikan kepada 13 juta orang, sedangkan pekerja di sektor
formal ada sekitar 52,2 juta orang.

"Gagasan ini menarik tapi akan menjadi masalah termasuk pertanggungjawabannya di kemudian
hari. Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan. Kenapa tidak semuanya karena pekerja formal 50
juta orang," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis. Tauhid menuturkan sangat tidak
adil jika pemerintah menetapkan target penerima insentif berdasarkan basis data kepemilikan
BPJS Ketenagakerjaan sebab semua pekerja berarti memiliki hak untuk mendapat Rp2,4 juta.

"Bagaimana memilih 13 juta? Ada ketidakadilan kalau diberikan dan kenapa hanya dari BPJS
Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar. Semua punya hak kalau itu untuk pekerja," ujarnya.

Menurutnya, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta tidak tergolong masyarakat miskin,
melainkan kelas menengah yang cenderung sedang menekan konsumsi di masa krisis pandemi.
"Itu bukan orang miskin dan tidak akan mendorong konsumsi kalau diberi bantuan karena
mereka akan menyimpan uang itu untuk berjaga-jaga dan menahan konsumsi," tegasnya.

Ia melanjutkan, pengeluaran yang akan dilakukan oleh mereka pada umumnya bukan untuk
makanan melainkan pendidikan, kesehatan, liburan seperti hotel dan restoran yang dalam masa
pandemi COVID-19 masih terbatas. "Ini jadi catatan. Kalau diberikan ke kelompok Rp2,5 juta
sampai Rp 5 juta maka uang akan jadi saving saja dan jauh mendorong ekonomi untuk tumbuh,"
ujarnya.

(jpc/jpnn)

47