Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

sekitar 13 juta pekerja dengan kriteria penghasilan di bawah Rp 5 juta, dengan pagu anggaran
mencapai Rp 31 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan
bentuk insentif tersebut adalah dana tunai sebesar Rp 2,4 juta yang akan ditransfer langsung ke
rekening penerima.

"Kami sedang mengumpulkan data penerimanya. Kami pastikan datanya lengkap dan bisa
dipertanggungjawabkan," ucapnya. Febrio mengatakan, dalam pendataan hingga
penyalurannya, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan
Ekonomi Nasional agar insentif berjalan efisien dan tepat sasaran.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir
berujar bahwa skema insentif dana tunai itu masih dalam tahap finalisasi dan ditargetkan dapat
diimplementasikan pada September 2020.

Dia menegaskan bahwa fokus bantuan kali ini adalah pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara
dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. "Bantuannya Rp 600 ribu selama empat bulan, yang
akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja, sehingga tidak akan
terjadi penyalahgunaan," kata dia.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad
mengatakan rencana pemerintah memberikan bantuan dana tunai tersebut berpotensi memicu
masalah baru. "Dikhawatirkan timbul ketidakadilan dan mengapa dasarnya hanya peserta BPJS
Ketenagakerjaan," ujarnya.

Menurut dia, semua orang merasa berhak kalau yang menjadi kriteria dasar adalah pekerja.
Apalagi masih ada banyak korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi yang belum
tersentuh bantuan pemerintah, baik melalui program Kartu Prakerja maupun bantuan nontunai
lainnya. "Mereka lebih berhak mendapatkan prioritas bantuan."

* GH010A RAHMAH

caption:

Para pekerja menjaga toko yang sepi pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu lalu.

50