Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2020

Title DPR KE PENGUSAHA: JANGAN PHK KARYAWAN DI TENGAH WABAH CORONA, ADA UU-NYA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 23 Maret 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-ke-pengusaha-jangan-phk-karyawa n-di-tengah-
Page/URL
wabah-corona-ada-uu-nya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni meminta pemerintah dan pengusaha
untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terutama di
sektor-sektor industri yang rentan terdampak dari pandemik virus corona (Covid-
19).

Langkah ini, kata Obon, merupakan perintah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan
No.13 Tahun 2003, yang menyebutkan pemerintah dan pengusaha dengan segala
upaya harus sedapat mungkin menghindari terjadinya PHK.

"Buruh yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan sudah terdampak akibat
tingkat kunjungan yang semakin menurun. Begitu pun di sektor retail. Jangan
membonceng musibah corona untuk mem-PHK pekerja," katanya melalui pesan
tertulis, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Pengadaan kartu pra kerja dinilai Obon kurang efektif mencegah PHK. Selain karena
manfaatnya tidak insta, kartu tersebut lebih diperuntukkan bagi pekerja yang sudah
kehilangan pekerjaan.

"Jadi bukan mencegah agar tidak terjadi PHK," jelas Obon.

Selain itu, dia kembali mengingatkan perusahaan yang membuat kebijakan bekerja
di rumah atau meliburkan pekerjanya, maka upahnya harus dibayar penuh.

Hal ini penting, agar para pekerja tetap memiliki daya beli dan tidak kehilangan
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Selain itu, pemerintah
bisa memberikan insentif bagi masyarakat kecil agar di masa sosial distancing ini,
rakyat tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," kata
Obon.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan stimulus I untuk sektor pariwisata,
yang lebih dahulu terdampak virus corona serta sektor pariwisata dan peningkatan
penyaluran bantuan sosial. Anggaran yang disediakan pemerintah mencapai Rp 10,3
triliun.

Page 42 of 84.