Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2020
P. 46
Sekjen PHRI Maulana Yusran saat konferensi tersebut mengungkapkan sektor
pariwisata khususnya hotel dan restoran paling terdampak sejak Januari lalu atas
wabah Covid-19. "Kalau okupansi di bawah 40 persen tentu operational cost kami
tidak bisa tertutupi, " kata Maulana.
Dari hasil pendataan seluruh PHRI wilayah Indonesia, menurut Maulana, dampak
Corona bukan hanya tersentral di beberapa daerah, melainkan juga seluruh wilayah
Indonesia. "Kita butuh bantuan pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi
permasalahan ini," kata Maulana.
Sementara itu, Yorrys Raweyai merespons positif langkah Menaker Ida menanggapi
dinamika yang berkembang atas wabah Corona. Apalagi saat ini tenaga kerja, baik
tenaga tetap, pekerja harian, maupun outsourcing yang sangat terdampak dengan
situasi pandemik Convid-19 sudah resah.
"Tenaga kerja pariwisata di Bali dan daerah lainnya sudah resah. Kalau ada way out
(pemerintah), kami siap menjelaskan kepada pekerja pariwisata. Karena itu kami
butuh langkah-langkah pemerintah menghadapi situasi ini dan kami siap bantu
menjelaskannya, "katanya.
Menaker Ida menjelaskan kebijakan pemerintah untuk merealokasi anggaran dalam
penanganan Covid-19 yang akan difokuskan pada tiga hal, yakni pertama, anggaran
kesehatan, terutama untuk penanganan Covid-19.
Kedua, jaring pengaman sosial (safety net) seperti program bantuan sosial untuk
Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar,
Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah, Ketiga, insentif ekonomi bagi pelaku
usaha terutama UMKM, sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari
terjadinya PHK.
"Terkait kebijakan moneter dan fiskal, Presiden Jokowi telah meminta seluruh
jajaran merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Selain
itu, pemerintah melakukan relaksasi, restrukturasi kredit dan membebaskan PPH
serta mempercepat program PKH, raskin, dana desa dan Kartu Prakerja,"kata Ida.
Menaker Ida juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Menaker Nomor
M/3.HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
Garis besarnya mengatur: pertama, mengupayakan pencegahan penyebaran dan
penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja. Kedua, melaksanakan
perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemik Covid-19.
Page 45 of 84.
