Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2020
P. 69
Misbakhun mengatakan bahwa pola itu pernah dilakukan Pemerintah AS saat
menghadapi krisis ekonomi akibat subprime mortgage pada 2008-2009. Saat itu,
pemerintah AS mengeluarkan dana USD 1,2 triliun untuk semua sektor industri.
Kala itu, pemerintahan Presiden George W Bush menalangi perusahaan-perusahaan
otomotif AS seperti Ford, General Motor dan Chrysler. Saat itu, siapa saja konsumen
yang membeli mobil listrik dan hybrid juga disubsidi secara langsung.
"Jadi industri otomotif jalan dan tidak ada PHK, sehingga kelas pekerja di AS tetap
memiliki pekerjaan dan mempunyai daya beli yang cukup," katanya.
Bagaimana Langkahnya ?
Lantas, bagaimana cara Indonesia mencari dana bail-out untuk sektor pariwisata?
Menurut Misbakhun, Pemerintah memiliki beberapa sumber dana.
Pertama, pemerintah masih mempunyai dana yang memadai dari Sisa Anggaran
Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), dan
anggaran yang selama ini disisihkan oleh pemerintah sebagai dana abadi
(endowment fund) untuk keperluan cadangan. Di luar itu ada dana dari pungutan
bea ekspor sawit (lavy) di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS), dana lingkungan hidup di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
(BPDLH), Dana Riset Perguruan Tinggi, serta dana dari Surat Utang Negara (SUN).
"Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri
Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara," ujar Misbakhun.
Kedua, bila perlu Pmerintah bisa meminjam sebagian dana milik Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) yang mencapai lebih Rp 150 triliun sebagai cadangan darurat oleh
negara. Menurut Misbakhun, dana di LPS itu sedang tidak digunakan.
"Ini untuk keperluan mendadak. Uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk
dipinjam negara bila perlu, kata Misbakhun.
Sebelumnya, Misbakhun sudah mengusulkan agar pemerintahan Presiden Jokowi
menyediakan semacam pengganti uang makan sebesar Rp 125 ribu per pekan atau
Rp500 ribu per bulan untuk menolong buruh tani, perkebunan, nelayan dan
pedagang kecil. Selain itu, Misbakhun juga mengusulkan agar pemerintah
membantu pekerja harian lepas di sektor transportasi seperti sopir taksi atau
angkutan massal, pengemudi truk dan ojek online.
Selain itu, Misbakhun juga meminta pemerintah membantu cicilan kredit pemilikan
rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Page 68 of 84.
