Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 62
Title KENAIKAN 8,51 PERSEN BELUM SEJAHTERAKAN MASYARAKAT
Media Name indopos.co.id
Pub. Date 21 Oktober 2019
https://indopos.co.id/read/2019/10/21/202004/kenaikan-851-persen-belum -
Page/URL
sejahterakan-masyarakat/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
DPRD DKI Jakarta mendukung kenaikan upah minimum provinsi (UMP) ibu kota
mencapai Rp4,2 juta. Kenaikan 8,51 persen itu dianggap para wakil rakyat belum
dapat mensejahterakan masyarakat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, UMP 2020 untuk DKI
Jakarta diproyeksikan mencapai Rp 4,2 juta. Hanya saja angka itu dinilai tetap
belum bisa membuat buruh sejahtera. Perlu ada intensif lain dari pemerintah, agar
buruh dapat meningkatkan taraf hidupnya.
"Kami mendukung UMP Rp4,2 juta. Sepertinya besar. Namun, tetap belum bisa
membuat sejahtera buruh, karena biaya hidup di ibu kota juga tinggi," ungkap dia
kepada INDOPOS saat dihubungi, Minggu (20/10/2019).
Ia mengatakan, buruh perlu intensif seperti pengurangan biaya transportasi, biaya
belanja kebutuhan pokok dan lain sebagainya. "Jika itu dapat dijalankan, barulah
buruh bisa menabung dan kesejahteraannya meningkan," imbuh dia.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang
menuturkan, unsur pengusaha di dalam Dewan Pengupahan menyebut kenaikan
UMP DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup memberatkan. Pasalnya, ketentuan itu
juga berlaku bagi pekerja baru, belum berpengalaman, dan yang masih lajang.
Dia mengatakan, kenaikan tersebut memberatkan karena kondisi perekonomian
global yang tidak menentu. Kondisi perekonomian global berpengaruh pada
beberapa sektor bisnis, seperti ritel akibat pukulan bisnis online dan usaha padat
karya karena penurunan daya beli masyarakat.
"Walaupun kenaikan UMP DKI sebesar 8,51 persen, namun dengan kondisi ekonomi
saat ini bagi pengusaha tetap menjadi beban berat," kata Sarman saat dihubungi,
Minggu (20/10/2019).
Kendati demikian, Sarman menyatakan, kalangan pengusaha akan menghormati
dan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan dalam menentukan nilai UMP. "Kami inginnya UMP naik di kisaran
Page 61 of 104.
