Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 63
angka Rp 4 juta saja, tapi kalau tidak mampu (membayarnya, Red), kami akan
secepatnya mengajukan penangguhan kepada pemerintah," tutur Sarman.
Untuk mekanisme penangguhan, sambung Sarman, telah diatur dalam PP tersebut.
Pengusaha memiliki kesempatan hampir satu setengah bulan untuk mengevaluasi
mengenai kemampuan mereka dalam melaksanakan kenaikan UMP 2020 tersebut.
Selain itu, Sarman juga meminta kepada serikat pekerja untuk memahami kondisi
perekonomian tanah air. Dia juga menyarankan, mereka tidak menggelar aksi unjuk
rasa yang bisa mengganggu iklim bisnis dan investasi. Upah minimum provinsi
(UMP) di Provinsi DKI Jakarta diprediksi naik 8,51 persen atau setara Rp335.376
menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada 2020.
Sarman menambahkan, angka sebesar itu diputuskan bila Dewan Pengupahan
Provinsi DKI Jakarta mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bernomor B-
m/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019. (aen)
Page 62 of 104.
