Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

3 JUTA PEKERJA TERDAMPAK

Anggaran Kemensos Jadi Rp 120 Triliun Hingga Akhir Tahun

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kemungkinan jumlah pekerja
yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona
jenis baru (Covid-19) bisa lebih dari 3 juta orang.
"Akibat berhentinya roda perekonomian kita, ada saudara-saudara kita yang kehilangan
pekerjaan, di-PHK atau kehilangan pendapatan. Jumlahnya, kalau data di Kementerian
Ketenagakerjaan tidak sedikit, 3 juta lebih yang terdaftar," kata Menaker Ida Fauziah di Jakarta,
Jumat (12/ 6).

Menaker mengatakan jumlah pekerja terdampak mungkin saja lebih banyak dari data yang
dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), karena masih ada individu terdampak
yang belum melapor ke Kemnaker atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah.
Menurut Menaker, baik pekerja maupun pengusaha tidak ingin kondisi seperti sekarang terjadi
terus berlanjut. Kondisi Indonesia tidaklah unik, hampir seluruh negara mengalami hal yang
sama ketika pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan kepada perekonomian.

Oleh karena itu, saat ini tengah disiapkan normal baru (new normal) agar masyarakat dapat
melalaikan kegiatan produktif sambil tetap awas dengan risiko infeksi Covid-19. "PSBB
(pembatasan sosial berskala besar) belum dicabut, tapi kegiatan sudah mulai disiapkan untuk
masuk pada era adaptasi kondisi normal baru atau new normal," kata Menaker.

Hal itu perlu dilakukan agar kegiatan ekonomi, sosial dan keagamaan masyarakat bisa kembali
bergeliat sambil tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai bentuk adaptasi hidup dalam
kondisi pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Kemnaker mencatat 1.792.108 pekerja Indonesia dirumahkan atau terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Covid-19 (data sampai 27 Mei
2020). Rincian data yang telah diverifikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 1.058.284
pekerja sektor formal dirumahkan, 380.221 pekerja formal terkena PHK 318.959 pekerja sektor
informal terdampak, 34.179 calon pekerja migran gagal diberangkatkan, serta 465 pemagang.
Kemensos

Sementara itu, anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 104 triliun selama penanganan
pandemi Covid-19, naik dari awal anggaran yang dilimpahkan sebesar Rp 62,7 triliun.

"Kalau bicara program kerja cukup banyak anggaran yang dilimpahkan, sampai hari ini sudah
Rp 104 triliun," kata Menteri Sosial Juhari P Batubara dalam bincang-bincang dengan media
yang tergabung dalam Forum Wartawan Sosial (Forwasos) secara virtual di Jakarta, Jumat (12/
6).

Menurutnya, ada kenaikan anggaran sebesar Rp 40 triliun. Anggaran tersebut akan ditambah
lagi sampai Desember 2020 menjadi Rp 120 triliun. "Anggaran Kemensos terbesar nomor dua
setelah Kementerian Pertahanan dari awalnya enam terbesar," tambahnya.

Dengan anggaran yang besar tersebut, beban kerja Kemensos juga bertambah terutama terkait
dengan penanganan Covid-19. Kemensos bertugas menyalurkan bantuan sosial, selain bansos
reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga
bantuan khusus untuk warga terdampak Covid-19. (B.43)**

Caption :

165