Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 162
Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif. Dalam SK tersebut diterapkan aturan terkait
protokol pengendalian dan pengawasan perusahaan dan industri pada masa PSBB transisi.
"Dimana salah satunya mengatur 'jam kerja dan kapasitas perusahaan atau industri. "Kita atur
adalah yg pertama mengatur protokol kesehatan, salah satunya tidak lebih dari 50 persen, Yang
work from home (WFH) 50 persen dan work from Office (WFO) 50 persen," kata Andri, Jumat
(11/6/2020)
Andri menambahkan, pengaturan untuk mengantisipasi bertemunya individu yang satu dengan
yang lain pada saat mobilitas ke-berangkatan kerja. "Selebihnya seperti biasa protokol
kesehatan harus betul-betul ketat dijalankan, disiplin dilaksanakan," ujar Andri.
Setiap perusahaan wajib menerapkan hal tersebut. Sehingga mobilitas warga dalam melakukan
perjalanan bertemunya hanya 25 persen. Salah satunya, diupayakan menggunakan kendaraan
pribadi khususnya sepeda. Namun tidak wajib hanya yang rumahnya dekat dengan lingkungan
kerja.
Andri memaparkan, untuk pelanggaran sangat sedikit, sampai saat ini menurutnya hanya ada 5
perusahaan yang melakukan pelanggaran.
"Alhamdulilah tren yang melanggar sangat-sangat sedikit, sampai saat ini dari tiga hari
penyidikan hanya 5 perusahaan yang melakukan pelanggaran. Itu juga baru kita berikan
peringatan," paparnya.
Sanksi yang diberikan lanjut Andri, pertama peringatan tertulis, kalau masih melakukan
pelanggaran akan dilakukan penutupan sementara selama 14 hari. "Kalau masih bandel
penerapan sanksi denda, kalo bandel lagi usulan untuk penghentian izin," tegas Andri.
CAPTION:
Kepala umas lenaga i\erja aan nakertrans) Andri Yansah (Yono)
161
