Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 272
Jumlah pekerja anak yang telah ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak tersebut
hingga kini sebanyak 134.456 orang pekerja anak, dari jumlah pekerja anak yang ada sekitar
1,7 juta anak, sisa dari sekitar 4 juta anak.
"Kemnaker sendiri menargetkan penarikan pekerja anak untuk tahun 2020 sebanyak 9 ribu
pekerja anak," kata Menaker Ida saat membuka acara Webinar Nasional bertajuk "Tantangan
dan Strategi Penanggulangan Pekerja Anak secara Kolektif dan Berkelanjutan", Jumat (12/6).
Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak.
Menurutnya, dalam mewujudkan penghapusan pekerja anak harus dilakukan secara bersama-
sama. Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan
intelektual.
"Ini merupakan gerakan bersama yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi melibatkan
semua pihak: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, temen-
temen serikat pekerja/buruh, pengusaha, untuk bersama-sama melakukan upaya
penanggulangan pekerja anak," katanya.
Ia menyadari bahwa tidak semua anak memperoleh kesempatan hak-haknya secara penuh serta
menikmati kesempatan kebutuhan mereka khas sebagai anak, terutama anak-anak yang terlahir
dari keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin. Ia menyayangkan anak-anak yang sejak
dini telah dilibatkan untuk membantu ekonomi keluarganya.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-
betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.
Lebih lanjut, dia menyatakan dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, anak-anak juga merupakan
kelompok yang terdampak, yang pada akhirnya memaksa anak-anak mengambil bagian
membantu memberikan nafkah kepada keluarganya.
Di antara dampak Covid-19 ialah lesunya ekonomi. Sekitar 3 juta pekerja ter-PHK. Hal itu
disebutnya secara langsung atau tidak akan berdampak pada berbertambahnya pekerja anak di
Indonesia.
"Di masa pandemi ini, saya mengajak dan memperkuat komitmen bersama untuk membebaskan
anak-anak kita belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab mereka," jelasnya.
Sementara Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak (PNKPA) Binwasnaker
& K3, Kemnaker, Asep Gunawan menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan
percepatan penanggulangan bebas pekerja anak di antaranya dengan cara bersinergi dengan
lintas kementerian dan lembaga.
"Pertama, membuat grand desain dari mulai tahun 2018. Kita mencoba bekerja sama dengan
lintas kementerian: Kemsos, Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora, atau KPPA. Juga di
lingkungan internal Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka menarik mengurangi pekerja
anak," kata Asep.
(fri/jpnn)
271
