Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 276
Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja
Migran Indonesia.
Mereka menilai, surat tersebut merugikan para pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah
sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
SK Menteri ini juga dinilai membuat para calon tenaga kerja migran yang akan berangkat bekerja
ke luar negeri nasibnya terkatung-katung.
Pengacara FKPMI Zainul Arifin mengatakan, sejak keputusan terbit, hingga saat ini SK tersebut
dicabut. Sementara tidak ada solusi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap para calon pekerja
migran Indonesia (CPMI).
"Sehingga hal ini merugikan bagi CPMI yang berakibat terhadap CPMI yang sudah mengurusi
segala persyaratan menjadi sia-sia dan bahkan CPMI yang sudah memiliki visa kerja dan tiket
pesawat mau tidak mau akan habis masa berlakunya," ungkap Zainul Arifin dalam keterangan
pers tertulisnya kepada Tribunnews, Jumat, 12 Juni 2020.
Dia menilai, surat keputusan menteri Kketenagakerjaan tersebut tidak sesuai dengan diktum
Surat Keputusan Menteri itu sendiri yang menyebutkan bahwa bagi Pekerja Migran Indonesia
yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat
diberangkatkan dalam hal negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing
untuk bekerja.
"Namun kenyataanya tetap juga dilarang bagi CPMI untuk berangkat. Sementara negara
penerima PMI sudah membuka bagi pekerja asing untuk bekerja dinegaranya seperti di Hong
Kong dan Taiwan," kata dia.
Zainul menyebut, Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan melalui
suratnya bernomor 3/4961/PK.02.00/II/2020, menyatakan bahwa PMI yang telah memiliki ID
dapat diberangkatkan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan. Akan tetapi hingga saat ini
belum terealisasi.
Dariati, salah satu calon pekerja migran Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo
(Jokowi) agar para CPMI yang telah memenuhi sarat segera diberangkatkan, karena mayoritas
CPMI adalah tulang punggung keluarganya.
"Kami memohon kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat dan bu Menteri, agar kami
diberangkatkan, kami harus bekerja pak, kami harus harus mencari nafkah untuk keluarga kami
dan anak-anak kami, kami hanya rakyat kecil dan kami harus menaggung beban hidup
keluarga," ungkapnya.
Terkait hal ini, Zainul menyatakan, FKPMI mengajukan gugatan terhadap Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ke PTUN Jakarta demi meminta kepastian hukum dan kejelasan
CPMI.
Dia mengaku telah mendaftarkan melalui E-court Gugatan Online ke Pengadilan TUN Jakarta,
terhadap Permohonan Pembetalan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun
2020, tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia..
275
