Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 344
Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia memberikan peringatan keras keoada pemerintah
China. Sebab masih terjadi perbudakan di kapal ikan China. Dua ABK berinisial AJ (30) dan R
(22) loncat di perairan Selat Malaka pada 5 Juni lalu.
Mereka mengaku tidak mendapatkan waktu istirahat dan makan yang cukup. "Lagi-lagi rakyat
Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Kejadian ini menunjukan tidak ada
tindaklanjut serius setelah beberapa waktu lalu ABK Indonesia diperlakukan, seperti budak, lalu
meninggal dan dibuang ke laut," ujar anggota Komisi I DPR Sukamta dalam keterangan tertulis
yang diterima SINDOnews , Kamis (11/6/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pemerintah terkesan kehilangan taji ketika
berhadapan dengan China. Indonesia negara berdaulat harus mampu melindungi rakyatnya
dimanapun berada.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), kata dia, harus mengambil langkah-langkah taktis strategis
dengan kebijakan diplomasi bermartabat dalam menangani masalah tenaga kerja Indonesia
(TKI).
"Dalam urusan dalam negeri harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Apakah Kementerian
Ketenagakerjaan atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)," ucapnya.( )
Semakin banyak yang mengelola justru nasib TKI tidak berubah. Mereka masih kerap sengsara
dan menjadi budak di negeri orang. Pemerintah selalu berlindung dari status ilegal ketika tak
bisa menyelesaikan atau mengetahui masalah yang menimpang TKI.
"Pemerintah seperti terkesan memindahkan kesalahan kepada ABK. Jika kasus yang berulang
kali terjadi, ini menandakan ada yang salah dalam sistem kebijakan, kerja dan pengawasan dari
pemerintah," tuturnya.( ) (dam).
343
