Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 49

Judul               One to many tak selesaikan pelayanan hulu BP Jamsostek
                 Nama Media          alinea.id

                 Newstrend           Klaim Jaminan Hari Tua
                 Halaman/URL         https://www.alinea.id/nasional/one-to-many-tak-selesaikan-pelayanan-
                                     hulu-bp-jamsostek-b1ZOC9uZ3
                 Jurnalis            Fatah Hidayat Sidiq Fatah Hidayat Sidiq
                 Tanggal             2020-06-14 20:51:00
                 Ukuran              0

                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 7.500.000
                 News Value          Rp 22.500.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber
              neutral - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS) Besarnya kasus PHK
              sudah  pasti  berdampak  pada  peningkatan  jumlah  kasus  klaim  JHT  BPJS  Ketenagakerjaan.
              Mengapa jumlah kasus klaim JHT justru tidak berbanding lurus terhadap kasus PHK

              neutral  -  Hery  Susanto  (Ketua  Koordinator  Nasional  (Kornas)  MP  BPJS)  Pembatasan  kuota
              pelayanan klaim itu subtansi persoalannya di bagian hulu, bukan pada penanganan kecepatan
              pelayanan via model one to many yang saat ini sedang diuji coba BPJS Ketenagakerjaan

              positive  -  Hery  Susanto  (Ketua  Koordinator  Nasional  (Kornas)  MP  BPJS)  Pembatasan  kuota
              pendaftaran  pelayanan  klaim  BPJS  Ketenagakerjaan  harus  dicabut  alias  nonkuota.  Biarkan
              sesuai faktanya

              negative - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS) Ini tidak sesuai amanah
              UU SJSN (Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS

              negative - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS) Ini tidak sesuai amanah
              UU SJSN (Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS.
              neutral - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS) Urusan pengajuan klaim
              hak pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukan otoritas perusahaan. Perusahaan
              cukup terbitkan surat parklaring/pengalaman kerja pekerja saja. Tidak lebih dari itu

              neutral - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS) Itu kewenangan BPJS
              Ketenagakerjaan.



              Ringkasan

              Masyarakat  Peduli  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (MP  BPJS)  menyatakan,  data  dan
              informasi  yang  disampaikan  BPJS  Ketenagakerjaan  membingungkan  publik.  Terkait  jumlah
              pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelayanan klaim jaminan hari tua (JHT), salah satunya.



                                                           48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54