Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah harus mengelola mobilitas
warga mulai dari hulu hingga hilir dengan tetap mengutamakan transportasi umum.

"Terkait pandemi Covid-19 menuju kenormalan baru ( new normal ) perlu kehati-hatian dan
tanggung jawab semua pihak terkait mobilitas warga. Mobilitas bukan hanya tanggung jawab
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu
(14/6/2020).

Djoko menilai, penanganan mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19 baru sebatas di
hilir, seperti membatasi jumlah penumpang di angkutan umum dan sejenisnya. Namun,
penanganan di hulu masih terlihat kedodoran untuk membatasi pergerakan masyarakat dengan
travel demand management (TDM).

Salah satu cara mengatur TDM dengan pembagian jam kerja. Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 dapat meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk mengatur pola kerja aparatur sipil negara (ASN).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan juga
mengatur pola kerja pegawai BUMN dan swasta. Djoko setuju ekonomi harus pulih, tapi perlu
dipilih sektor mana yang harus bergerak lebih dulu.

"Intinya sektor-sektor esensial perlu dilepas terlebih dahulu di era kenormalan baru. Sektor non-
esensial dilepas belakangan saat kurva Covid-19 sudah turun," ucapnya.

Pandei Covid-19 ini membuat semua industri transportasi babak belur. Ini terjadi di semua
negara, termasuk Amerika Serikat. Pemerintah Paman Sam itu memberikan insentif kepada
pelaku industri transportasi. Itu sebagai jaring pengaman agar tidak ada pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal.Setelah kondisi menuju normal, insentif itu digunakan untuk modal operasi.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu melanjutkan, sistem
pembelian layanan ( buy the service ) yang dilakukan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub
bisa digunakan untuk membantu pelaku industri transportasi.

Pengguna Transjakarta, KRL Jabodetabek, serta MRT dan LRT Jakarta pasti mengalami
penurunan. Otomatis dana buy the service tidak terpakai optimal. "Sehubungan dengan ini,
perlu kiranya agar dana buy the service ini juga dapat ditransfer menjadi jaring sosial industri
transportasi. Tujuannya agar tidak ada PHK massal," tuturnya.

Dia juga mengusulkan adanya kerja sama antara perusahaan jasa transportasi dengan bidang
lain untuk pengangkutan pegawai. Perusahaan dapat mengalihkan tunjangan transportasi
pekerja untuk sewa bus.

"Bus umum dapat beroperasi. Pengusaha dapat menghemat biaya transportasi yang diberikan
perorangan. Pekerja yang biasa naik sepeda motor dan memenuhi ruang parkir, sekarang naik
bus umum," tuturnya..

51