Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

ONE TO MANY TAK SELESAIKAN PELAYANAN HULU BP JAMSOSTEK

Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) menyatakan, data dan
informasi yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan membingungkan publik. Terkait jumlah
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelayanan klaim jaminan hari tua (JHT), salah satunya.

"Besarnya kasus PHK sudah pasti berdampak pada peningkatan jumlah kasus klaim JHT BPJS
Ketenagakerjaan. Mengapa jumlah kasus klaim JHT justru tidak berbanding lurus terhadap
kasus PHK," kata Ketua Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, Hery Susanto, melalui
keterangan tertulis, Minggu (14/6).

Dicontohkannya dengan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menyebut 3 juta
pekerja mengalami PHK karena pandemi coronavirus baru (Covid-19). Sedangkan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) mencatat 5 juta pekerja, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 6,4 juta
pekerja.

Kemudian, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengklaim, sebanyak 1,161
juta peserta mengajukan klaim JHT hingga akhir Mei 2020. Namun, pada awal Juni disebut
mencapai 921.000 kasus dan Direksi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krisna Syarief, sempat
mengatakan ada 790.000 pengajuan klaim JHT.

Menurut Hery, minimnya angka pengajuan klaim JHT ke BPS Ketenagakerjaan, sekarang disebut
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek), imbas kebijakan
pembatasan kuota pelayanan.

Sayangnya, sambung dia, BP Jamsostek justru mengeluarkan kebijakan keliru dalam
menyelesaikan persoalan tersebut. Merespons rendahnya angka pengajuan klaim JHT, BP
Jamsostek membuat Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik), baik daring ( online ) maupun
luring (offline), dengan metode one to many .

"Pembatasan kuota pelayanan klaim itu subtansi persoalannya di bagian hulu, bukan pada
penanganan kecepatan pelayanan via model one to many yang saat ini sedang diuji coba BPJS
Ketenagakerjaan," tegas Heri.

Dalam pelaksanaannya, petugas dan peserta tidak bertemu langsung karena Kantor Cabang BP
Jamsostek menyediakan bilik-bilik yang dilengkapi layar monitor yang terhubung dengan
petugas secara telekonferensi untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data. Setiap customer
service officer (CSO) melayani 4-6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan.

Dirinya menerangkan, model one to many hanya mempercepat proses pelayanan dari
pengajuan klaim JHT yang telah terdaftar, bukan mengakomodasi peserta yang kesulitan akibat
tertolak mendaftar klaimnya imbas pembatasan kuota secara daring.

"Pembatasan kuota pendaftaran pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan harus dicabut alias
nonkuota. Biarkan sesuai faktanya," jelasnya.

Baginya, pelayanan klaim JHT kolektif oleh perusahaan yang berkoordinasi dengan BP
Jamsostek juga salah urus dan bentuk lepas tanggung jawab direksi terhadap pelayanan kepada
peserta. "Ini tidak sesuai amanah UU SJSN (Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional)
dan UU BPJS." Perusahaan selaku pemberi kerja, terang Heri, hanya berwenang untuk
memperbarui pekerjanya guna didaftarkan sebagai peserta dan membayar iuran BP Jamsostek.
Sedangkan pelayanan klaim, tambahnya, "Itu kewenangan BPJS Ketenagakerjaan." "Urusan
pengajuan klaim hak pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukan otoritas
perusahaan. Perusahaan cukup terbitkan surat parklaring/pengalaman kerja pekerja saja. Tidak
lebih dari itu," tutup Heri..

49