Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

Surat edaran tersebut mengatur dua sif jam kerja. Harapannya, kebijakan itu dapat berimplikasi
pada akhir hari jam kerja. "Gelombang pertama akan memulai pekerjaan mulai 07.00 sampai
07.30 WIB. Diharapkan, dengan 8 jam kerja, akan mengakhiri pekerjaannya di 15.00 atau
15.30," jelas Yuri.

Sedangkan untuk gelombang kedua, diharapkan mulai bekerja pukul 10.00 hingga 10.30.
Dengan begitu, pegawai akan mengakhiri jam kerja pada 18.00 dan 18.30. Upaya itu bertujuan
mencapai keseimbangan antara kapasitas moda transportasi umum dengan jumlah penumpang.
Pemerintah berharap hal itu dipatuhi pembuat kebijakan dan pemberi kerja di lembaga
pemerintah, BUMN, maupun swasta. Meski demikian, kata Yuri, pemerintah juga berharap
pembagian itu tidak akan menghilangkan kebijakan yang sudah diberikan semua institusi. Yakni,
tetap memberikan opsi bekerja dari rumah untuk pegawainya yang memiliki risiko tinggi
terpapar dan berdampak buruk kepada yang bersangkutan dari Covid-19.

"Khususnya bagi mereka yang memiliki penyakit-penyakit komorbiditas penyerta seperti
hipertensi, diabetes, ataupun kelainan penyakit paru obstruksi menahun. Ini penting karena
kelompok-kelompok inilah yang rentan," terang Yuri. Hal itu juga berlaku bagi pegawai yang
masuk dalam kelompok usia lanjut. Mereka diharapkan dapat bekerja di

rumah.

Sementara itu, ketentuan jam kerja pegawai di masa new normal sudah diterapkan Badan
Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Arya Wibisana mengeluarkan surat edaran
tentang keterwakilan pegawai di kantor untuk pegawai. Dalam surat edaran tersebut, kehadiran
pegawai di kantor dibuat bergantian. Maksimal kehadiran pegawai di kantor BKN adalah 50
persen atau separo.
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan, surat edaran itu
diharapkan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja. Unit kerja masing-masing dapat
mengidentifikasi jenis pekerjaan mana yang bisa dilakukan dari rumah atau harus dari kantor.
"Ketentuan ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang terus berjalan
di BKN," katanya kemarin.

SE yang berlaku sejak 5 Juni itu juga memberikan panduan bagi pegawai untuk menjalankan
pelayanan publik. Termasuk soal penetapan komposisi kehadiran, penilaian kinerja, dan disiplin
pegawai di dalam tatanan kenormalan baru.

Di dalam edaran itu, pimpinan tinggi pratama diminta untuk menetapkan keterwakilan jumlah
dan nama pegawai setiap bulan. Kemudian, menyusun sistem kerja sesuai dengan panduan
yang sudah ditetapkan.
SE menetapkan keterwakilan pegawai di setiap unit kerja minimal 10 persen dan maksimal 50
persen. Sebaliknya, jumlah pegawai yang bekerja dari rumah minimal 50 persen dan maksimal
90 persen. "Bagi pegawai yang bekerja di rumah diwajibkan hadir ke kantor apabila diperlukan,"
kata dia.

Kehadiran pegawai di kantor juga untuk menyampaikan pelaporan hasil kerja setiap hari. Selain
itu, terdapat ketentuan larangan bepergian ke luar daerah bagi pegawai yang bekerja di rumah.

Pegawai yang bekerja di kantor maupun di rumah wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada
atasan melalui aplikasi e-Kinerja. Kemudian, untuk jam kerja efektif bagi pegawai yang bekerja
di kantor dibatasi lima jam kerja sesuai peraturan Menteri PAN-RB. Pegawai diberi batas waktu
presensi masuk sampai pukul 10.00 WIB. Kemudian, presensi pulang paling lama pukul 18.00
WIB. Pegawai yang kebagian bekerja di rumah tetap menggunakan ketentuan jam kerja normal,
yakni 7,5 jam setiap hari.

6