Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 85
"Besarnya kasus PHK sudah pasti berdampak pada peningkatan jumlah kasus klaim JHT BPJS
Ketenagakerjaan," sambungnya.
Hery juga menyoroti soal sistem pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan yang menurutnya
masih menerapkan pembatasan kuota pelayanan klaim yang minim dan tidak sebanding dengan
jumlah fakta pekerja korban PHK di lapangan.
"Kuota pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan masih membatasi jumlah peserta yang
sebenarnya. Jadi pembatasan kuota pelayanan klaim itu subtansi persoalannya di bagian hulu,
bukan pada penanganan kecepatan pelayanan via model one to many yang saat ini sedang
diujicoba BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Perlu diketahui, BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat
digunakan oleh peserta melalui protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK), yang terdiri
dari kanal online, offline dan kolektif.
LAPAK ASIK offline ini tidak mempertemukan petugas BPJS Ketenagakerjaan dan peserta secara
langsung. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan menyediakan bilik- bilik yang dilengkapi layar
monitor yang terhubung dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan komunikasi
dan verifikasi data.
Melalui metode ini, setiap petugas Customer Service Officer (CSO) melayani 4-6 orang sekaligus
dalam waktu bersamaan, sehingga metode pelayanan ini disebut "One to Many".
Hery Susanto mengatakan model one to many tersebut mempunyai pengertian relasi antara
satu karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa peserta klaim BPJS Ketenagakerjaan. Satu
karyawan BPJS Ketenagakerjaan melayani lebih dari satu peserta klaim BPJS secara offline.
"Jadi model one to many pelayanan klaim BPJS ketenagakerjaan itu hanya mempercepat proses
pelayanan dari pengajuan klaim JHT yang telah terdaftar, bukan mengakomodasi peserta yang
masih kesulitan akibat tertolak mendaftar klaimnya sebab ada pembatasan kuota pelayanan
klaim online di sektor hulu yang selalu penuh. Pembatasan kuota pendaftaran pelayanan klaim
BPJS Ketenagakerjaan harus dicabut alias non kuota, biarkan sesuai faktanya," kata Hery
Susanto.
Hery Susanto menilai model pelayanan one to many BPJS Ketenagakerjaan masih bersifat pilot
proyek dan tidak berlaku massif di semua cabang/wilayah, khususnya basis pekerja.
Selain itu, pelayanan klaim JHT kolektif oleh pihak perusahaan yang berkoordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan itu sudah salah urus dan bentuk lepas tanggungjawab direksi BPJS
Ketenagakerjaan terhadap pelayanan kepada peserta. Itu tidak sesuai amanah UU SJSN dan UU
BPJS.
Perusahaan sebagai pemberi kerja itu hanya berwenang untuk update pekerjanya guna
didaftarkan sebagai peserta dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Pelayanan klaim itu kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Urusan pengajuan klaim itu hak
pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukan otoritas perusahaan. Perusahaan cukup
terbitkan surat parklaring/pengalaman kerja pekerja saja tidak lebih dari itu," pungkasnya..
84
