Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 87
Pasalnya menurut Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, pekerja
ini harus menjadi prioritas mengingat Indonesia bakal memasuki era kehidupan normal baru
(new normal).
"Merujuk data yang dipublikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, lebih kurang 1.792.108
pekerja/buruh yang mengalami PHK sebagai dampak pandemik Covid-19. Menurut Labor
Institute bisa saja data tersebut bertambah dikarenakan perusahaan tidak melaporkan kebijakan
PHK kepada dinas ketenagakerjaan di daerah (kabupaten/kota/propinsi)," ujarnya seperti
melansir rmol.id, Sabtu (13/6).
Kata dia, menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), pekerja yang di-PHK sudah
menyentuh angka 3 juta. Menurutnya, angka PHK tersebut sungguh mengkhawatirkan karena
bisa menimbulkan masalah sosial baru di tengah masyarakat.
Selain itu dia juga mendesak pengusaha untuk menciptakan Kebijakan Recovery
Ketenagakerjaan baru dengan mengadaptasi protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan
Keputusan Menteri Kesehatan/Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan
Pencegahan Covid-19 di tempat kerja di perkantoran dan industri Dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemik.
"Juga Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No.M/7/02.02/V/2020 Tentang Rencan
Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Virus Covid-19 Dan Protokol Pencegahan
Covid 19 di Perusahaan" ucapnya.
Kata dia dua aturan ini harus diintegrasikan dalam Sistem Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Menurutnya, dengan memanggil kembali para
pekerja atau buruh yang sudah terlanjur di-PHK untuk bekerja kembali menjadi rangkaian
penting untuk memulai dan melanjutkan usaha baru di era New Normal.
Tuntutan Hukum Penganiaya Novel, Sandiwara Dagelan Hukum Sang Jaksa Law-Justice.co
adalah media online berita investigasi hukum di Indonesia. Redaksi mengedepankan prinsip
pemberitaan yang obyektif, cover both sides dan imparsial.
(c) Copyright 2017 Law-Justice.co. Hak cipta dilindungi undang-undang..
86

