Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 80
Title PEKERJA INFORMAL JUGA HARUS DAPAT JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Media Name rmol.id
Pub. Date 04 Desember 2019
https://nusantara.rmol.id/read/2019/12/04/412422/pekerja-informal-juga -harus-dapat-
Page/URL
jaminan-sosial-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal juga harus
dianggarkan oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawab sosial negara hadir
memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Demikian pembahasan sarasehan program BP Jamsostek untuk pekerja informal
sekaligus Rapat Koordinasi Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Rakorwil MP BPJS) Banten, di Gedung MUI Banten, Kota Serang,
Rabu (4/12).
Hadir dalam acara tersebut Koordinator Nasional MP BPJS Hery Susanto, Deputi
Direktur BP Jamsostek Wilayah Banten Eko Nugriyanto, Kabid Pengawas
Ketenagakerjaan Pemprov Banten Ubaidillah, dan Koordinator Wilayah MP BPJS
Banten Khoirul Umam.
Hery mengatakan pekerja informal merupakan tulang punggung perekonomian
nasional. Mereka bekerja di banyak profesi kerja, misalnya petani, nelayan,
pedagang, marbot, guru ngaji, dan lainnya. Jumlah pekerja informal yang menjadi
peserta BP Jamsostek masih sangat kecil di bawah 3 jutaan orang dari potensi
tenaga kerja informal sebesar 74.093.224.
"Pemerintah perlu mengaktifkan kembali anggaran bantuan stimulan program
jaminan sosial pekerja informal yang dulu disebut tenaga kerja luar hubungan kerja
(TKLHK)," sebut dia.
Program bantuan stimulan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal
itu penting mengingat mereka banyak yang belum paham manfaat program BP
Jamsostek.
"Sosialisasi program BP Jamsostek untuk pekerja informal ini harus diperluas dan
pemerintah perlu menganggarkan kembali bantuan dana stimulan program
Jamsostek untuk pekerja informal, sebab mereka masih awam dan belum
mengetahui apalagi merasakan besarnya manfaat program BP Jamsostek," kata
Hery.
Page 79 of 96.
