Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 76
Menaker Ida menjelaskan, saat ini proses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah masuk pada tahap harmonisasi
di Kemenkumham. Proses ini masih membuka ruang masukan dari stakeholder,
khususnya terkait pengawasan proses penempatan dan pelindungan.
"Karena tidak mungkin pengawasan penempatan dan pelindungan PMI hanya
mengandalkan pemerintah, namun juga melibatkan lembaga kemasyarakatan,
lembaga HAM, maupun NGO lainnya," kata Menaker Ida.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Menaker memandang perlu
adanya sistem pengawasan yang mengintegrasikan seluruh stakeholder. "Jadi
sistem ini terintegrasi secara holistik yang melibatkan seluruh stakeholder,"
terangnya.
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, sejumlah
aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI) telah memasuki tahap finalisasi di Sekretariat Negara.
Yaitu Perpres tentang Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), serta RPP tentang penempatan oleh pemerintah atau badan.
"Sedangkan RPP pelaksanaan pelindungan untuk PMI umum dan awak kapal niaga
masih harmonisasi di Kemenkumham," ujarnya. (jpnn)
Page 75 of 96.
