Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 77

Title          MENAKER AJAK SEMUA PIHAK TERLIBAT AWASI SISTEM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
                Media Name     merdeka.com
                Pub. Date      04 Desember 2019
                               https://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-ajak-semua-pihak-terlibat-aw asi-sistem-
                Page/URL
                               penempatan-pekerja-migran.html
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive













               Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengajak seluruh pihak untuk terlibat dalam
               mengawasi sistem penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
               Dengan begitu, Menaker Ida yakin sistem pengawasan akan berjalan lebih baik dan
               optimal.

               "Terkait pembinaan dan pengawasan untuk pelindungan PMI, kita terus mengajak
               partisipasi stakeholder dalam pengawasan," kata Menaker Ida Fauziyah usai
               menerima audiensi Komnas Perempuan di Kantor Kemnaker, Jakarta, hari Rabu
               (4/12).


               Menaker Ida menjelaskan, saat ini proses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
               tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah masuk pada tahap harmonisasi
               di Kemenkumham. Proses ini masih membuka ruang masukan dari stakeholder,
               khususnya terkait pengawasan proses penempatan dan pelindungan.

               "Karena tidak mungkin pengawasan penempatan dan pelindungan PMI hanya
               mengandalkan pemerintah, namun juga melibatkan lembaga kemasyarakatan,
               lembaga HAM, maupun NGO lainnya," kata Menaker Ida.

               Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Menaker memandang perlu
               adanya sistem pengawasan yang mengintegrasikan seluruh stakeholder.

               "Jadi sistem ini terintegrasi secara holistik yang melibatkan seluruh stakeholder,"
               terangnya.


               Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, sejumlah
               aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
               Migran Indonesia (UU PPMI) telah memasuki tahap finalisasi di Sekretariat Negara.
               Yaitu Perpres tentang Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja
               Indonesia (BNP2TKI), serta RPP tentang penempatan oleh pemerintah atau badan.

               "Sedangkan RPP pelaksanaan pelindungan untuk PMI umum dan awak kapal niaga
               masih harmonisasi di Kemenkumham," ujarnya. [paw]





                                                       Page 76 of 96.
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82