Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 74
Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Menaker memandang perlu
adanya sistem pengawasan yang mengintegrasikan seluruh stakeholder.
"Jadi sistem ini terintegrasi secara holistik yang melibatkan seluruh stakeholder,"
terangnya.
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, menambahkan, sejumlah
aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI) telah memasuki tahap finalisasi di Sekretariat Negara.
Yaitu Perpres tentang Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), serta RPP tentang penempatan oleh pemerintah atau badan.
"Sedangkan RPP pelaksanaan pelindungan untuk PMI umum dan awak kapal niaga
masih harmonisasi di Kemenkumham," ujarnya.
Page 73 of 96.
