Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 72

Eko Nugriyanto selaku Deputi Direktur BP Jamsostek wilayah Banten mengatakan,
               dalam skema program negara ada bantuan sosial diurus pemerintah, jaminan sosial
               diurus BPJS, asuransi sosial diurus perusahaan asuransi.

               Konsep jaminan sosial yang dikelola BP Jamsostek memegang 9 prinsip BPJS sesuai
               UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, 2 prinsip di antaranya yakni gotong-royong
               dan nirlaba.

               "Dengan berpegang pada prinsip BPJS tersebut BP Jamsostek lebih menekankan
               iuran minimalis namun pelayanan dan manfaat program yang maksimalis," kata Eko
               Nugriyanto.

               Saat ini sedang proses penyusunan revisi PP 44 Tahun 2015 Tentang
               Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, ada
               peningkatan santunan JKM dari Rp24 juta dan beasiswa sampai dengan kuliah S1
               untuk 1 orang anak peserta menjadi Rp42 juta. Dan beasiswa hingga kuliah S1
               untuk dua orang anak peserta dengan nilai hingga Rp174 juta.


               Peningkatan manfaat program JKK berupa home care Rp20 juta, santunan
               pemakaman dan santunan berkala sebesar Rp22 juta. Beberapa peningkatan
               manfaat program BP-Jamsostek ini sesuatu yang positif mengingat terjadinya
               peningkatan manfaat program tanpa adanya kenaikan iuran premi BP-Jamsostek.

               "Iurannya bagi pekerja informal yakni sebesar Rp16.800 per bulan untuk program
               jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja," katanya.

               Khoirul Umam Koordinator Wilayah MP BPJS Banten menyatakan, akan
               melaksanakan program kerja jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan di
               wilayah Banten. Program prioritas Korwil MP BPJS Banten akan turut berpartisipasi
               dalam peningkatan kepesertaan BP Jamsostek untuk pekerja informal. MP BPJS juga
               akan membentuk posko pengaduan peserta BPJS Kesehatan dan posko pendaftaran
               peserta BP Jamsostek.


               "Di sektor kesehatan, kami akan mendirikan posko pengaduan peserta BPJS
               kesehatan pasca kenaikan iuran hingga lebih dari 100% yang memberatkan
               masyarakat, akankah pelayanan makin baik atau buruk," katanya.


               Sementara di sektor ketenagakerjaan, MP BPJS Banten akan mendirikan posko
               pendaftaran peserta BP Jamsostek khususnya untuk pekerja informal.


               "Kami meminta kepada pemerintah daerah propinsi Banten hingga pemerintah
               kab/kota untuk memprogramkan bantuan anggaran stimulan jaminan kematian dan
               jaminan kecelakaan kerja pekerja informal di wilayahnya, melalu BP Jamsostek,"
               pungkasnya.











                                                       Page 71 of 96.
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77