Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 DESEMBER 2019
P. 68
"Dan, selama di persidangan, fakta menunjukkan bahwa yang bersangkutan
melakukan pelanggaran keimigrasian yakni overstay," kata Direktur Perlindungan
WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha kepada media di Jakarta, Selasa (3/12) seperti
dilansir Antara.
Judha juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui KJRI Hongkong telah mengikuti
dan mendampingi kasus yang dialami Yuli untuk memastikan terpenuhinya hak-hak
WNI tersebut dalam sistem hukum di Hongkong. Sesuai hukum Hongkong,
pelanggaran imigrasi masuk dalam kategori kasus pidana yakni pelanggar diancam
sanksi denda dan penjara maksimal dua tahun.
Dalam sidang yang dijalani Yuli, WNI asal Jawa Timur itu divonis bersalah dan
dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Otoritas Imigrasi Hongkong dapat memilih
melakukan eksekusi hukuman penjara atau deportasi.
"Nah, kemudian dalam pelaksanaannya ada diskresi apakah dideportasi atau
dipenjara. Diskresinya adalah kemudian dideportasi," tutur Judha.
Berdasarkan koordinasi dengan pihak imigrasi Hongkong, telah diperoleh konfirmasi
bahwa Yuli telah dideportasi pada Senin (2/12) dengan penerbangan dari Hongkong
ke Surabaya. Dalam hal ini, pihak Kemenlu tidak ingin berspekulasi apakah proses
hukum yang dihadapi Yuli berkaitan dengan aktivitasnya sebagai jurnalis warga atau
jurnalis lepas, selain pekerjaan utamanya sebagai pekerja domestik di Hongkong.
Penangkapan Yuli pada 23 September 2019 disebut-sebut berkaitan dengan tulisan-
tulisannya yang dianggap mendukung warga Hongkong dalam aksi unjuk rasa yang
berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. "Kita tidak dalam posisi untuk
berspekulasi, mengait-kaitkan antara apa yang terjadi dalam proses persidangan
dengan aktivitas yang bersangkutan," ujar Judha.
"Yang bisa kita sampaikan adalah fakta bahwa yang bersangkutan benar
melakukan pelanggaran hukum, terbukti secara sadar overstay. Dan, kemudian
tindakan hukumannya itu adalah sesuai dengan aturan keimigrasian yang ada di
sana," Judha melanjutkan.
Merujuk pada kasus Yuli, Kemenlu dan KJRI Hongkong kembali mengimbau WNI di
sana untuk selalu menghormati dan mematuhi hukum setempat.
Page 67 of 96.
